Jayapura,Teraspapua.com – Aliansi Cipayung Plus Kota/Kabupaten Jayapura dan Papua menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor DPR Papua, Senin (8/9/2025).
Dalam aksi tersebut, massa pendemo menyuarakan sejumlah tuntutan kepada DPR Papua terkait isu-isu sosial, politik, dan ekonomi di Papua.
Ratusan massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPR Papua Supriadi Lalang, bersama sejumlah anggota dewan, di antaranya Ketua Komisi I Tan Wie Long, Albert Merauje, Arifin Masyur, Thomas Alfa Suebu, dan Suroso.
Aksi ini diinisiasi oleh gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus, yakni HMI, PMII, KAMMI, dan IMM.
1. Mendorong DPR Papua agar mendesak pengesahan RUU perampasan aset
2. Mendorong DPR Papua agar mendesak DPR RI yang memicu kemarahan rakyat harus dipecat bukan dinonaktifkan
3. Mendesak DPR Papua agar memastikan regulasi dana OTSUS efektif dan tepat sasaran. Danau Otsus halus diberikan dalam bentuk wirausaha (dana usus halus melahirkan perilaku produktif bukan konsumtif) transparansi berapa anggaran Otsus distribusinya seperti apa. Mendorong terbentuknya mahkamah Adat Papua yang bertujuan untuk :
1. Fokus pada penyelesaian sengketa adat dan perlindungan hak-hak adat orang asli Papua.
2. Bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik adat.
3. Berperan dalam melestarikan dan melindungi tatanan adat norma-norma budaya budaya masyarakat adat.
4. Mendesak DPR Papua agar memberikan perhatian khusus terkait sejauh mana Perda nomor 12 Tahun 2023 pelaku usaha orang asli Papua terealisasi.
5. Mendesak DPR Papua agar memberikan transparansi informasi terkait kabar pajak bumi bangunan atau PBB mendesak pemberantasan parkir liar.
6. Menuntut sikap tegas DPR Papua terhadap peredaran miras di Papua dan segera mengatasi masalah Perda yang bertabrakan peraturannya antara Provinsi Papua dan kota Jayapura terkait peraturan nomor 8 tahun 2014.
7. Mendesak DPR Papua agar melakukan koordinasi intens dengan aparat yang berwenang untuk mengungkap menangkap dan memenjarakan pengusaha tambang ilegal di Papua.
Wakil Ketua III DPR Papua, Supriadi Lalang, menyatakan bahwa seluruh aspirasi dari Aliansi Cipayung Plus telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi I. Hari ini juga kami akan mengirimkan surat undangan kepada seluruh komisi terkait, terutama Komisi I, III, dan IV, untuk segera membahas tuntutan ini,” ujar Supriadi.
Ia menambahkan, sebagian dari tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Jayapura.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura terkait isu parkir liar dan lainnya. Selanjutnya, kami juga akan mengundang Forkopimda dan Pemerintah Daerah Papua guna memberikan penjelasan rinci, khususnya terkait penggunaan dana Otsus,” pungkasnya.
(Vn/ar)
