Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun wilayah perbatasan melalui program “Turun Kampung” .
Kali ini, Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Rabu (24/9/2025) menjadi Kampung pertama dengan agenda padat mulai dari peresmian fasilitas hingga dialog langsung bersama
masyarakat.
Wali Kota Abisai Rollo menegaskan bahwa kunjungan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah kota dalam mendukung kemajuan kampung-kampung di wilayah perbatasan.
“Hari ini kita menanam cabai rawit bersama sebagai bagian dari ketahanan pangan, meresmikan rumah Bamuskam, melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah dan koperasi Merah Putih, hingga penyerahan bantuan sosial dan perlengkapan olahraga. Semua ini untuk mendukung kemajuan Kampung Mosso,” ujar Abisai Rollo.
Salah satu agenda utama dalam kunjungan ini adalah peresmian Rumah Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung), yang dibangun menggunakan dana kampung. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat musyawarah masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat kampung.
Selain itu, Wali Kota Abisai Rollo bersama warga melakukan penanaman cabai rawit sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan lokal. Program ini menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, namun juga soal kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam dialog terbuka, warga Kampung Mosso mengangkat persoalan status kewarganegaraan. Sejumlah warga diketahui masih terdaftar sebagai warga negara Papua Nugini (PNG), meskipun telah lama menetap di Indonesia.
Sudah kita bahas bersama. Kepala distrik dan kepala perbatasan akan menindaklanjuti. Jika memungkinkan, kita akan komunikasikan langsung dengan Pemerintah Papua Nugini agar mereka bisa kembali menjadi WNI secara sah,” ujar Abisai.
Wali Kota Jayapura juga menyampaikan sejumlah rencana pembangunan lanjutan di Kampung Mosso, antara lain, Pembangunan rumah layak huni, penyediaan listrik, Pengadaan air bersih, pengembangan sumber air panas sebagai destinasi wisata perbatasan.
Air panas di Kampung Mosso ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait agar kawasan ini bisa dikelola secara baik. Kepala kampung juga saya minta menjaga keamanan agar wisatawan merasa nyaman. Ini bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi kampung,” jelasnya.
Wali Kota menekankan bahwa pengelolaan wisata harus melibatkan masyarakat adat, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan potensi alam seperti air panas. Kesepakatan
bersama antara pemerintah, kepala kampung, dan tokoh adat telah dicapai untuk mengelola wisata secara kolaboratif.
Dalam upaya meningkatkan populasi dan menggerakkan ekonomi kampung, Pemerintah Kota Jayapura berencana mendorong transmigrasi lokal. Namun, Wali Kota menegaskan bahwa
program tersebut harus melalui persetujuan Ondoafi (pemimpin adat) dan pemilik hak ulayat.
“Kami tidak bisa asal membawa orang luar masuk ke kampung. Harus ada kesepakatan dari masyarakat adat. Prinsip kami adalah membangun bersama tanpa mengabaikan hak-hak
masyarakat asli,” tegas Abisai.
Wali Kota juga mengenang sejarah Kampung Mosso yang pada akhir 1990-an sempat ditinggalkan warganya akibat kondisi politik dan keamanan. Sebagian warga mengungsi ke
Kampung Nyao, Distrik Vanimo Green, Papua Nugini, sebelum akhirnya kembali ke tanah mereka pada 1998–1999.
“Saya sendiri terlibat langsung membuka akses jalan saat itu bersama perusahaan kayu. Kami bangun tiga rumah pertama, dan dari situ warga mulai kembali menetap di
Mosso,” kenang Wali Kota.
Kepala Kampung Mosso, Biliam Woga Foa, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kehadiran langsung Wali Kota di kampung mereka.
“Kunjungan Bapak Wali Kota ini luar biasa. Beliau benar-benar peduli dan membawa semangat pembangunan ke perbatasan. Ini menjadi motivasi besar bagi kami,” ujar Biliam.
Kampung Mosso saat ini dihuni oleh sekitar 235 kepala keluarga atau **600 jiwa, yang berasal dari 12 suku, dengan dominasi Suku Nyao. Sebagian besar telah kembali menetap di Mosso, namun masih terdapat sekitar 20–30 kepala keluarga yang tinggal di Papua Nugini untuk menjaga hak ulayat.
Dengan dukungan Dana Kampung sebesar Rp7 miliar, pemerintah kampung memfokuskan pembangunan di beberapa sektor utama:
Pendidikan; Dua anak asal Mosso dibiayai sekolah hingga ke Pulau Jawa.
Perumahan; Program pembangunan rumah layak huni diperluas agar tidak ada warga yang tinggal di rumah tidak layak.
Pariwisata; Sumber air panas menjadi prioritas pengembangan destinasi lokal, bekerja sama dengan dinas pariwisata.
Kepala Kampung juga mengangkat kekhawatiran mengenai peredaran ganja yang masuk melalui jalur-jalur tradisional perbatasan. Ia menegaskan bahwa masyarakat asli Mosso
tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Kami orang asli Mosso tidak ada kaitan dengan ganja. Tapi karena ada hubungan kekerabatan dengan warga PNG, kadang ada oknum yang membawa barang itu masuk. Jalur
tradisional masih terbuka dan minim pengawasan,” jelas Biliam.
Ia berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat membangun pos pengawasan di titik-titik perbatasan tradisional yang masih digunakan.
Kepala Kampung menegaskan komitmen masyarakat adat untuk mendukung seluruh program pembangunan dari Pemerintah Kota Jayapura, baik di bidang pendidikan, ekonomi,
kesehatan, keamanan, maupun pariwisata.
“Dengan kepedulian Wali Kota dan dukungan semua pihak, kami yakin Kampung Mosso akan terus tumbuh menjadi kampung yang lebih baik, aman, dan sejahtera bagi seluruh
masyarakat,” tutup Biliam.
(leo/Arc)
