Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua di ruang rapat Komisi IV DPR Papua, Kamis (30/7/2026).
Rapat tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung progres pelaksanaan kegiatan fisik maupun realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Komisi Jefry Hendry Bisai, serta anggota komisi Frangklin E. Wahey, Albert Merauje, Yermias Y. Yanggu Wouw, dan Yotam Bilasi dari jalur pengangkatan.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun meminta Kepala Dinas PUPR-PKPP untuk mempresentasikan secara rinci program kerja Tahun Anggaran 2026, termasuk realisasi keuangan dan capaian fisik sejak 1 Januari hingga 30 Juli 2026.
Permintaan tersebut mencakup penjelasan mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat serapan anggaran, serta progres fisik di lapangan yang telah dicapai hingga saat ini.
Komisi IV menilai pemaparan tersebut penting sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sekaligus untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Papua.
Selain itu, DPR Papua berharap Dinas PUPR dapat segera memberikan penjelasan secara komprehensif, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki pembahasan APBD Perubahan.
Dengan adanya pemaparan tersebut, Komisi IV DPR Papua juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi riil, serta mengetahui sejauh mana progres pekerjaan yang telah berjalan.
Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Jefry Hendry Bisai, mengatakan rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap mitra kerja, khususnya Dinas PUPR-PKPP yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Dinas PUPR-PKPP ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih,” ujar Jefry kepada wartawan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyoroti secara khusus persoalan ketersediaan air bersih yang dinilai masih menjadi tantangan serius di sejumlah daerah, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan termiskin (3T).
Menurut Jefry, pembahasan mencakup kondisi di delapan kabupaten dan satu kota di Papua, dengan perhatian khusus pada Kabupaten Waropen dan Mamberamo yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
“Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dalam perubahan anggaran nanti, Dinas PUPR-PKPP dapat lebih memprioritaskan wilayah-wilayah 3T, khususnya di Waropen dan Mamberamo,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan, di mana program air bersih dinilai masih lebih banyak difokuskan di Kota Jayapura, sementara daerah seperti Waropen masih sangat membutuhkan intervensi serius.
“Kami minta agar pada anggaran tambahan nanti, program air bersih bisa difokuskan minimal di tiga kampung di Waropen yang hingga kini masih mengalami kesulitan akses air bersih,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV juga mengevaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur jalan. Dari sekitar 60 paket pekerjaan, progres fisik di lapangan disebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Meski demikian, DPR Papua meminta agar perhatian pembangunan lebih ditingkatkan pada daerah pemilihan (dapil) yang jauh, seperti dapil 6 dan dapil 7, agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, menyampaikan bahwa secara umum progres pekerjaan fisik hingga 30 Juli 2026 telah mendekati 70 persen.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait komunikasi dengan masyarakat adat setempat.
“Kendala utama lebih pada komunikasi dengan masyarakat adat. Ke depan ini menjadi perhatian kami agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Natirmalus menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan, termasuk infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta penanganan dampak bencana alam dalam skala kecil.
Ia juga memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan proyek, pihaknya akan melibatkan masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagai bagian dari tenaga kerja di lapangan.
“Ke depan kami akan terus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, terutama OAP, agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung,” katanya.
Terkait penyediaan air bersih, Natirmalus menyebut hal tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang juga sejalan dengan visi dan misi gubernur.
Ia menargetkan layanan air bersih dapat menjangkau masyarakat di sembilan kabupaten/kota di Papua, meski diakui masih terdapat keterbatasan anggaran.
“Memang belum bisa menjangkau seluruh wilayah secara maksimal, tetapi kami berupaya agar pelayanan dasar, khususnya air bersih, bisa dirasakan masyarakat secara bertahap,” ujarnya.
Selain itu, pada tahun anggaran 2026, Dinas PUPR-PKPP juga tetap fokus pada peningkatan layanan publik melalui pembangunan infrastruktur jalan, dukungan sektor kesehatan, serta ketahanan pangan.
Dalam upaya mengatasi kendala di lapangan, termasuk persoalan pemalangan lokasi proyek, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Komisi IV DPR Papua melalui kunjungan lapangan bersama.
“Kami akan melibatkan Komisi IV DPR Papua saat turun ke lapangan untuk mencari solusi bersama, terutama di titik-titik yang masih mengalami kendala,” kata Natirmalus.
Ia optimistis berbagai persoalan yang ada dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
