Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menyoroti fenomena antrean kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Papua, khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta kelancaran transportasi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor energi, DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Dok VIII Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua meminta penjelasan komprehensif dari Pertamina terkait ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU, sistem distribusi dari terminal hingga ke SPBU, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya antrean kendaraan.
Selain itu, DPR Papua juga menanyakan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pertamina untuk mengatasi antrean, menjamin kelancaran pasokan BBM, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas distribusi, termasuk kontribusi terhadap penerimaan daerah.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, dan dihadiri Ketua Komisi IV Joni Y. Betaubun, Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Komisi Jefry Hendry Bisai, serta anggota komisi lainnya.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah antrean BBM yang terjadi disebabkan oleh kelangkaan atau faktor lain.
“Awalnya kami menduga terjadi kelangkaan BBM. Namun setelah berdiskusi dengan Pertamina, dijelaskan bahwa stok BBM di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi,” ujarnya.
Menurutnya, antrean panjang lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan, khususnya truk, serta pola distribusi dan jam operasional SPBU.
Karena itu, DPR Papua mendorong adanya penambahan jam operasional SPBU serta peningkatan pengawasan di lapangan sebagai solusi jangka pendek.
“Kami berharap ke depan antrean seperti sekarang ini tidak lagi terjadi. Masyarakat juga tidak perlu panik karena stok BBM dipastikan aman,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan antrean tidak hanya terjadi di Kota Jayapura, melainkan juga di sejumlah daerah lain di Papua, meski secara umum ketersediaan BBM masih terjamin.
Sementara itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, memastikan bahwa stok BBM di seluruh terminal dan SPBU di Papua dalam kondisi aman.
“Stok BBM di seluruh depot dan fuel terminal di Papua sangat baik, tidak ada kelangkaan. Demikian juga stok di SPBU, semuanya dalam kondisi cukup,” ujarnya.
Ia menjelaskan, antrean yang terjadi belakangan ini dipicu oleh peningkatan konsumsi BBM bersubsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi dinamika geopolitik global.
“Dari data kami, terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi sekitar 13 hingga 15 persen. Ini yang menyebabkan antrean menjadi lebih panjang dari biasanya,” jelasnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina akan menambah titik layanan BBM, termasuk percepatan operasional SPBU di sejumlah lokasi strategis.
Di antaranya, SPBU di Holtekamp yang ditargetkan mulai menyalurkan solar dalam waktu dekat, serta SPBU di Doyo yang direncanakan beroperasi pada Oktober 2026.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban antrean di Kota Jayapura, terutama bagi kendaraan logistik yang menuju wilayah Sarmi, Keerom, hingga jalur Trans Wamena.
Selain itu, Pertamina juga akan mengevaluasi kemungkinan penambahan jam operasional SPBU, meski hal tersebut membutuhkan penyesuaian terkait kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan pengelola SPBU.
Di sisi lain, Pertamina menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik penyimpangan distribusi BBM, seperti penimbunan dan penyalahgunaan barcode.
Awan menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan.
“Kami bersama Polda, Polres, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM melakukan monitoring lintas sektoral, termasuk inspeksi ke SPBU dan kendaraan yang antre,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini personel kepolisian juga telah ditempatkan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura untuk menjaga ketertiban dan memastikan distribusi berjalan lancar.
Pertamina berharap sinergi yang terjalin dengan DPR Papua dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan, sehingga pelayanan BBM kepada masyarakat semakin optimal dan antrean dapat diminimalisir.
(har)
