Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua di ruang rapat Komisi IV DPRP, Senin (3/8/2026). Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi progres realisasi program serta penyerapan anggaran tahun berjalan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Sekretaris Komisi IV Jefry Hendry Bisai serta sejumlah anggota komisi, di antaranya Martinus Pasang, Albert Merauje, Valentinene Ibe, dan Frangklin E. Wahey. Sementara itu, pihak BPBD Papua dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD, Wisnu Raditya, bersama jajaran kepala bidang dan kepala seksi.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi fisik dan keuangan sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2026. Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pihaknya ingin memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.
“Kami ingin memastikan progres kegiatan, baik dari sisi fisik maupun keuangan, sejak Januari hingga Juli 2026 berjalan optimal. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan program di semester berikutnya bisa lebih maksimal,” ujar Joni dalam rapat.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama memasuki periode kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Anggota Komisi IV, Albert Merauje, mengapresiasi kinerja BPBD pada semester pertama, namun mengingatkan perlunya langkah antisipatif ke depan.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Ke depan kita harus lebih siap. Bencana bisa datang kapan saja, baik itu banjir bandang, tsunami, maupun dampak El Nino. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat penting agar respons terhadap bencana bisa cepat dan tepat,” kata Albert.
Komisi IV juga menyoroti perlunya penyediaan dana cadangan oleh pemerintah daerah guna mengantisipasi situasi darurat. Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi faktor krusial dalam mempercepat penanganan bencana, termasuk mobilisasi logistik, peralatan, dan personel di lapangan.
Selain aspek anggaran, keterbatasan peralatan di BPBD Papua turut menjadi perhatian. Komisi IV mendorong pemerintah provinsi untuk segera melengkapi sarana dan prasarana yang dianggap vital dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.
“Kami berharap peralatan yang dibutuhkan BPBD bisa segera dipenuhi. Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita tidak siap dari sisi alat dan dukungan teknis,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BPBD Provinsi Papua, Wisnu Raditya, memaparkan capaian kinerja instansinya selama semester pertama tahun 2026. Ia menyebut realisasi fisik kegiatan telah mencapai 53,4 persen, sementara realisasi keuangan berada di angka 46,13 persen.
“Capaian ini menempatkan BPBD sebagai salah satu dari lima OPD terbaik dalam pengelolaan anggaran di Provinsi Papua,” kata Wisnu.
Ia juga menjelaskan bahwa BPBD telah mengambil sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi bencana, khususnya dampak musim kemarau akibat El Nino. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Balai Wilayah Sungai, serta BMKG.
Menurut Wisnu, pihaknya terus berupaya meminimalisasi dampak bencana agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, BPBD tetap melakukan berbagai strategi untuk memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga.
“Kami memiliki mitra dan relawan kebencanaan yang terus kami siapkan. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar semua pihak berada dalam kondisi siaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, jaringan relawan yang dimiliki BPBD turut menjadi kekuatan dalam merespons potensi bencana secara cepat. Para relawan disebut siap bergerak kapan pun dibutuhkan.
Meski demikian, Wisnu berharap potensi bencana yang ada tidak sampai terjadi, mengingat dampaknya dapat mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita mencegah dan meminimalisasi risiko. Namun jika bencana terjadi, kami pastikan seluruh jajaran siap bergerak cepat,” katanya.
(hrz)
