Jakarta, Teraspapua.com – Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat mendorong penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, serta kolaborasi multipihak untuk mengoptimalkan potensi mineral dan minyak dan gas bumi (migas) sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Upaya tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertema “Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua” yang diselenggarakan IA-ITB Papua dan Papua Barat di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Seminar ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku industri, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi pengelolaan sumber daya alam yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara lebih luas bagi masyarakat Papua.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada besarnya potensi sumber daya alam dan peluang investasi, tetapi juga pada upaya memastikan kekayaan mineral dan migas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Ketua IA-ITB Papua dan Papua Barat, Hengky Rumbino, mengatakan Papua memiliki potensi sumber daya mineral dan migas yang besar. Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui perencanaan jangka panjang, dukungan kebijakan yang tepat, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Menurut Hengky, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan produksi. Lebih dari itu, aktivitas industri harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi daerah dan membuka ruang partisipasi bagi orang asli Papua (OAP).
“Potensi mineral dan migas Papua harus menjadi penggerak pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kita perlu memastikan keberlanjutan investasi berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas SDM lokal, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan manfaat pembangunan,” kata Hengky.
Ia menambahkan, seminar nasional tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemikiran dan pengalaman dalam merumuskan langkah konkret bagi pengembangan sektor mineral dan migas di Papua.
Hengky menilai keberlanjutan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Papua. Investasi yang dikelola secara terencana dapat mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Pengalaman investasi berskala besar, seperti kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua Tengah dan proyek gas Tangguh di Papua Barat, menunjukkan peran strategis industri mineral dan migas dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Kehadiran industri tersebut turut menciptakan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung, mulai dari jasa, transportasi, penyediaan barang dan kebutuhan operasional, hingga kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Meski demikian, pengembangan investasi baru di Tanah Papua masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, ketersediaan energi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, penguatan kegiatan eksplorasi, kepastian berusaha, dan kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam Papua.
Menurut Hengky, upaya tersebut perlu diikuti dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam rantai kegiatan industri, sehingga manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Sementara itu, Direktur sekaligus Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma, menekankan bahwa potensi mineral dan migas Papua merupakan sumber daya strategis yang dapat mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Namun, menurut Claus, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola hingga penghormatan terhadap kearifan lokal.
Ia mengatakan, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur berdasarkan besarnya cadangan mineral, nilai investasi, atau volume produksi. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana aktivitas industri mampu menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berbicara tentang besarnya potensi mineral atau nilai investasi, tetapi juga bagaimana kehadiran industri mampu menciptakan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Claus.
Ia menjelaskan, kegiatan pertambangan PTFI turut menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, belanja lokal, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan rantai pasok, serta kontribusi fiskal bagi daerah dan negara.
Menurut Claus, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok industri menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus diperkuat. Dengan demikian, keberadaan industri pertambangan dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha Papua untuk berkembang.
Selain itu, pengembangan sektor mineral juga perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan pengembangan industri hilir di dalam negeri.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai industri nasional sekaligus memperluas manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral.
Claus menilai, pengembangan industri hilir perlu didukung oleh perencanaan yang matang, ketersediaan sumber daya yang terukur, serta kepastian investasi jangka panjang. Faktor-faktor tersebut menjadi landasan bagi perusahaan dalam merencanakan operasi dan memastikan keberlanjutan kegiatan industri.
Meski begitu, kepastian investasi harus tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan industri diharapkan mampu memberikan kontribusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.
“Kepastian investasi jangka panjang perlu berjalan seiring dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat adat, dan generasi muda memiliki peran penting untuk memastikan potensi yang dimiliki Papua dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” kata Claus.
Selain penguatan investasi, seminar nasional tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam industri mineral dan migas.
Peningkatan kualitas SDM dinilai menjadi salah satu kunci agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai tahapan kegiatan industri.
Untuk itu, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan kompetensi tenaga kerja perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja bagi putra-putri Papua sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Kebutuhan tenaga kerja yang kompeten juga menjadi tantangan tersendiri di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan industri yang semakin kompleks. Karena itu, sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan perusahaan diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Keterlibatan masyarakat lokal juga perlu diperluas, mulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi hingga pengolahan serta pengembangan industri hilir.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, masyarakat Papua diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk menempati posisi strategis dalam industri, mengembangkan usaha pendukung, serta memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.
Di sisi lain, pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan juga menjadi perhatian penting. Pengembangan investasi di Tanah Papua perlu mempertimbangkan kondisi sosial, hak masyarakat, dan kearifan lokal agar pelaksanaan kegiatan industri dapat berjalan dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak.
Dalam sektor migas, penguatan eksplorasi dan produksi, dukungan infrastruktur, serta peningkatan keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui skema participating interest turut menjadi perhatian dalam seminar tersebut.
Skema participating interest merupakan bentuk partisipasi kepemilikan kepentingan dalam suatu wilayah kerja migas yang dapat memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha hulu migas sesuai ketentuan yang berlaku.
IA-ITB Papua dan Papua Barat memandang keterlibatan daerah perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai optimalisasi potensi migas. Dengan dukungan kebijakan dan tata kelola yang tepat, partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah penghasil.
Selain itu, peningkatan manfaat keuangan bagi daerah penghasil juga menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Dukungan pendanaan yang memadai dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, optimalisasi manfaat ekonomi dari sektor mineral dan migas memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut dibutuhkan untuk memastikan kebijakan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi lokal dapat berjalan secara terpadu.
Ketua Panitia Seminar Nasional IA-ITB Papua dan Papua Barat, Paul Antoh, mengatakan penyelenggaraan seminar di Jakarta bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
Menurut Paul, forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan gagasan, kebijakan, dan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Papua.
Ia juga menilai, percepatan pembangunan di Tanah Papua membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mengingat pengembangan sektor mineral dan migas berkaitan erat dengan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta pemerataan kesejahteraan.
Paul menambahkan, penyelenggaraan seminar tersebut juga diarahkan agar pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pembangunan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum ini, IA-ITB Papua dan Papua Barat berharap dialog antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelolaan potensi mineral dan migas di Tanah Papua.
Hengky menegaskan, keberhasilan pembangunan Papua tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya investasi atau tingginya produksi sumber daya alam. Indikator penting lainnya adalah meningkatnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan, mengembangkan usaha, serta terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya investasi atau produksi sumber daya alam, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat Papua yang memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Ia berharap gagasan yang dihasilkan dalam seminar tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis untuk mempercepat pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, kepastian investasi, penguatan kapasitas SDM lokal, dan kolaborasi yang berkesinambungan, potensi mineral dan migas di Tanah Papua diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik saat ini maupun pada masa mendatang.
(red)
