DAERAH  

Ritual Adat dan Doa Syukur Menyusul Pengoperasian Jembatan Youtefa

Momen para Ondoafi Tobati Enggros, juga para Kepala Suku disaksikan Wali Kota Jayapura saat melakukan ritual adat di atas jembatan Youtefa , Rabu (18/12/2019)

Jayapura, Teraspapua.com – Jembatan Youtefa, begitula nama ikon Kota Jayapura yang telah resmi difungsikan pasca peresmiannya oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Namun dibalik kemegahaannya, sejumlah kisah tragis turut mengiringi pengoperasian perdana fasilitas transportasi yang menghubungkan Muara Tami, di kawasan perbatasan RI – PNG dan Hamadi, di pusat Kota Jayapura.

banner 325x300banner 325x300

Hal yang sama juga terjadi di Jalan Ringroad yang peresmiannya sebelum  Jembatan Youtefa.

Beberapa hari setelah diresmikan, terjadi kisah tragis dimana satu remaja di Kota Jayapura terjebur ke laut dari atas jembatan dan ditemukan meninggal dunia.

Tak lama berselang, kembali terjadi kejadian yang sama dimana seorang wanita terjatuh dari atas jembatan akibat didorong oleh pacarnya sendiri.

Cerita lain juga datang dari jalan Ring road. Dimana ada seorang pemuda yang meninggal dunia akibat terjadi laka lantas saat melintas di atas jalan tersebut.

Belum lagi, ada kisah yang sempat viral di media sosial menyusul aksi salah satu pemuda yang memanjati rangka jembatan seakan-akan berperan sebagai manusia laba-laba.

Menyikapi semua itu, Wali Kota setempat Dr. Benhur Tomi Mano, MM berinisiatif mengumpulkan para Ondoafi Tobati Enggros, juga para Kepala Suku untuk melakukan ritual adat dan doa syukur atas pengoperasian jembatan Youtefa dan jalan Ring Road.

Pantauan media ini, prosepsi ritual di atas jembatan Youtefa tersebut dilakukan oleh Yaerus Hai  sebagai Roys Tobati Enggros dan disaksikan Wali Kota Jayapura bersama Muspida serta para ondoafi dan kepala suku setempat.

Sekedar diketahui, pemberian nama Youtefa merupakan nama adat berdasarkan kesepakatan para Ondoafi dan kepala suku Tobati Enggros.

Sementara itu, Jhon A. Ireeuw yang mewakili Dewan Adat dan kepala suku Tobati Enggros mengakui bahwa semua bidang tanah yang harus di relakan untuk membangun jalan dan jembatan itu ternyata memiliki nama yang di berikan oleh para leluhur mereka.

Dan sejak pembangunan hingga peresmian, belum dilakukan ritual adat untuk pelepasan kepada Pemerintah.

“Makanya ritual adat ini telah dilaksanakan oleh petugas adat. Hal ini perlu dilakukan mengingat bidang-bidang nama tanah adat di lingkungan wilayah hukum adat Tobati dan Enggros semuanya telah diberikan nama adat oleh para leluhur ,“ ungkapnya, pada acara ritual adat dan doa bersama, Rabu (18/12/2019).

Begitu pula dengan areal Jalan Ring road yang disebutkan melintasi bidang-bidang tanah dengan nama masing-masing yang diberikan oleh para leluhu.

“Kami adalah keturunan dari para leluhur dimana nama adat yang melekat pada bidang-bidang tanah telah terjadi beberapa abad yang lalu. Dari ucapan saat ritual adat, semua nama adat baik di jembatan Youtefa maupun di jalan Ring road telah disebutkan satu-persatu,” rinci Ireeuw.

Dengan demikian, tanah di mana berdiri Jembatan Youtefa sesuai nama adat telah dilepaskan secara sah dan tidak melekat lagi pada bidang tanah.

“Sehingga lewat prosedur yang ada maka bidang tanah ini sudah menjadi sah milik Negara,“ cetusnya.

Begitu juga Jalan Ringroad yang melintas di atas tanah tanah atas persetujuan leluhur telah dilepas dan tidak terikat dan secara sah dan dalam aset hukum adat nama-nama itu telah dilepaskan sehingga sudah menjadi tanah negara.

Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM dalam sambutan menegaskan atas izin dari tua-tua, para Ondoafi besar dan para kepala suku maka jembatan yang telah diberi nama Youtefa ini bisa berdiri megah.

“Jembatan ini melintasi hutan bakau, sehingga mata pencaharian kita telah hilang. Tempat-tempat sakral yang harus kita jaga pun sekarang telah dibuka demi untuk pembangunan tapi nilai-nilai kepercayaan kita tidak boleh luntur dalam pembangunan yang dilakukan di kota ini.Kita harus pelihara, jaga dan dilestarikan,” imbuhnya.

Dalam pembangunan di kota ini, lanjut Wali Kota, tentu didukung 3 tungku yang harus dijaga bersama yaitu adat, agama dan Pemerintah.

“Masalah-masalah dan persoalan hak ulayat kita harus terus duduk bersama di para-para adat dalam rangka mencari solusi penyelesaian hak hak ulayat,” sambungnya.

Pemerintah juga, janji Wali Kota, akan terus menyelesaikan hak-hak adat dengan baik kepada semua pemilik tanah adat jika tidak ada komplain dari siapapun.

(Let).