Komisi A DPRD Kota Jayapura Rapat Bersama BPS Bahas SP Online 2020

Ketua komisi A Mukri Hamadi saat memimpin rapat di damping sekertrais komisi,Maria Pampang

Jayapura,Teraspapua.com – Komisi A DPRD kota Jayapura,melaksanakan rapat kerja bersama BPS dan OPD terkait  di aula DPRD setempat,Rabu (19/2/2020).Rapat dipimpin oleh Ketua komis,Mukri M.Hamadi.

Dalam pernyataanya Mukri mejelaskan rapat ini,terkait dengan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di kota Jayapura yang sudah dimulai sensus online sampai dengan tanggal 31 Maret dan juga dilakukan by wawancara nanti mulai dari tanggal 1-31 Juli 2020.

“Hal ini membutuhkan persiapan ,sehingga kami mengundang beberapa pihak terkait terutama BPS untuk kita bahas kesiapan dan juga persiapan BPS sendiri maupun pemerintah kota, dalam rangka sensus penduduk online dan juga dalam bentuk wawancara ” ujar Mukri.

Menurutnya,Ini sangat penting karena tujuan satu data tunggal,data penduduk diseluruh Indonesia,dalam rangka menyambut bonus demografi 2030 – 2045 di Indonesia ,maka kota Jayapura harus bersiap diri.

Selain itu kata Mukri,untuk memecahkan berbagai persoalan terkait dengan data-data yang ada, dan dari sisi perencanaan dengan data yang solid, kita bisa mengawal proses perencanaan secara baik.

Tapi juga bagi eksekutif dan kepala Daerah juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih tepat, dalam hal konteks pelayanan publik di kota Jayapura ” sambungnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan data sensus 2020 ini tentu bukan main-main dan sangat penting ,untuk tindak lanjut proses pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

Untuk itu DPR dari sisi pengawasan, tapi juga dari sisi regulasi sudah harus siap untuk mendorong kesiapan-keaiapan dan partisipasi aktif dari pemerintah daerah ” jelasnya

Menurutnya sensus penduduk sistem online ini mempunyai target secara nasional adalah 5%.Sehingga dari data yang disampaikan oleh BPS itu sekitar 15.000 lebih merupakan passing grade paling bawah.

Terkait itu Dewan akan menyiapkan 7 rekomendasi sambil menungguhasil rapat koordinasi teknis tingkat Distrik dan BPS dan hasil dari itu kita lihat dan kita pantau kemudian kita akan memberikan rekomendasi “janjinya.

Lanjut Mukri,rekomendasi yang akan dikeluarkan, akan menjadi alat ukur dalam pengawasan Dewan terhadap pengawasan sensus penduduk di kota Jayapura.

Namun satu masalah yang menjadi perhatian legislatif yaitu petugas wawancara dari BPS yang akan turun sekitar 350 orang.

Sehingga kami akan meminta kepada Wali kota Jayapura untuk menyampaikan kepada BPS bahwa apakah 350 petugas ini mampu untuk mengcover 400 ribu  lebih penduduk kota Jayapura “jelasnya.

Karena ditakutkan ada kepala keluarga yang terlewat dalam sensus ini, maka akan mengganggu nilai kuantitas ,jumlah akhir dari sensus penduduk.

Mukri juga menambahkan,sosialisasi itu sangat penting dan harus terus digalakan dalam beberapa bulan terakhir ini sampai dengan tanggal 1 Juli.

Bahkan dikatakan Mukri Dispendukcapil juga konsen dalam sosialisasi SP online ini.Para kepala distrik Kelurahan dan kepala kampung harus menggalakkan dan mempersiapkan masyarakat untuk dapat disensus nanti “harapnya.

Mukri merincikan Ke-7 rekomendasi yang nantinya akan disiapkan Dewan terhadap sensus penduduk online tahun 2020 ini diantaranya”

  1. Kami sepakat bahwa SP online sangat penting dalam rangka mendorong satu data penduduk.
  2. Sosialisasi harus terus digalakan,bahkan sampai kepada anggota DPRD dan melakukan sosialisasi.
  3. Rapat koordinasi yang diselenggarakan di tingkat Distrik, tapi juga ada sosialisasi di level Kelurahan.
  4. Dukungan Telkomsel terhadap jaringan internet karena sensus penduduk online ini menggunakan jaringan internet 2 Giga untuk mengupload semua data.
  5. Sosialisasi di DPR dan kita akan merekomendasikan kepada pimpinan untuk mengundang BPS dan semua anggota DPR untuk melakukan sosialisasi di waktu yang akan ditentukan oleh pimpinan Dewan’
  6. Hasil dari rapat koordinasi di tingkat distrik.ada beberapa kepala kelurahan yang tidak hadir ,kami minta kepada kepala daerah untuk mereka hadir sendiri di BPS untuk mendapat sosialisasi
  7. Kami harapkan partisipasi semua pihak untuk melakukan sosialisasi di ruang publik yang terkait dengan pelayanan publik menjadi bagian penting seperti pelayanan terpadu satu pintu dan dispendukcapil untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini sementara dilakukan sensus penduduk online.

“ Rekomendasi ini masih bersifat rapat kerja dan akan kita perhalus untuk selanjutnya dinarasikan dengan baik dalam rapat internal komisi dan hasil akan dibawa kepada kepala daerah” pungkasnya.

(Arc).