Jayapura.Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Sosial (Bansos) menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat selama ini tidak tepat sasaran.
Ketua dan Wakil Ketua Pansus bersama seluruh anggota Pansus tersebar di semua Kelurahan yang ada di Distrik Jayapura Utara, mereka langsung turun menyasar di setiap RT/RW untuk mewawancarai satu-persatu warga.
Wakil Ketua Pansus, Lina Marlina, ST dalam keterangan pers mengungkapkan, saat turun ke masyarakat banyak ditemukan penyaluran bantuan tidak sesuai.
“Banyak warga yang mengeluh, terkait bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat miskin bahkan bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran,” ungkap Lina, Jumat (3/12).
Menurut Lina Marlina, ada masyarakat yang mampu turut menerima bantuan keluarga miskin itu. “Jadi memang banyak kejanggalan yang kami temukan di lapangan,” akuinya.
Dia juga menuturkan, kami Pokja dua sudah turun mengambil data selama dua hari di semua Kelurahan, Distrik Japut. Masing – masing kami mengambil sampel 30 orang,” tukasnya.
Hal Senada juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi PDIP Perjuangan, Naftali Jakobus, SE. bahwa dijumpai data penerima bantuan yang tidak sesuai.
“Jadi, ada warga yang menerima Bansos dari belum bekerja sampai menjadi pegawai, bahkan pejabat, kontraktor masih mendapatkan bantuan ini. Baik PKH, BST semuanya sama,” terangnya.
Untuk itu, Kader PDIP Perjuangan kota Jayapura ini meminta kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Sosial, Kelurahan dan Distrik harus melakukan pendataan ulang.
“Pansus minta harus pendataan ulang, supaya kita tahu siapa yang sebenarnya harus menerima bantuan ini. Jadi semua data harus di buktikan baru melakukan pendataan ulang lagi,” ucapnya.
Sementara di tempat yang sama kepala distrik Jayapura Utara, Filep C. Hamadi menambahkan, kita sudah sampaikan kepada teman-teman lurah untuk menyampaikan hasil evaluasi dengan RT/RW.
“Sebelumnya kita sudah mengeluarkan warga yang tidak berhak menerima Bansos, namun ada edaran dari Komisi A jangan dikeluarkan dulu nama-nama yang tidak sesuai dalam daftar penerima bantuan,” ujar Filep.
Jadi lanjut dia, keputusan kita saat rapt dengan para Lurah untuk nama-nama ini kita langsung eksekusi karena ada yang tidak berhak menerima.
“Ada sebagian yang sudah pindah, meninggal bahkan juga menjadi PNS namun datanya masih ada dan juga nama-nama yang. Dobol,” akuinya.
Pada prinsipnya, kita mendukung Pansus karena sudah searah dengan apa yang kita pikirkan, pasalnya pemerintah punya target untuk menurunkan angka kemiskinan.
Sehingga, kita ingin mengeluarkan data-data masyarakat yang tidak berhak untuk menerima bantuan sosial itu,” pungkas Filep Hamadi.
(RCK)
