Merauke, Teraspaua.com – Keberadaan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua, yang mengelola 856 satuan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA hingga SMK dengan jumlah siswa 84. 854 siswa, tentu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945.
Demikian disampaikan Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH pada acara pembukaan Fokus Group Diskusi (FGD) dengan tema “Problematik dan Babak Baru Pengembangan Yayasan Pendidikan Kristen”. Yang digelar di Hotel Careinn Merauke, Papua Selatan, Jumat (07/7/2023).
Selain Ketua YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun, momen ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, Ketua Dewan Pengawas YPK di Tanah Papua, Ibu Kristhina R. I. Luluporo Mano.
Hadir juga Sekertaris Departemen Pendidikan Sinode GKI, Pdt. Samuel Koirewboa, Sekertaris YPK, Pdt. Syahnur Abbas, Wakil Sekertaris, Yustus Pondayar dan Direktur eksekutif YPK, Christin D. Widyastuti.
Lanjut Betaubun menyebutkan, kehadiran 61 tahun pengabdian YPK di tanah Papua telah berkontribusi nyata, mencetak sumber daya orang asli Papua melalui pelayanan pendidikan dasar hingga ke pelosok-pelosok kampung.
“Misi pekabaran Injil dan pendidikan di tanah Papua merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai tugas pelayanan mencerdaskan anak Papua,” kata Betaubun..
Dikatakan, sejarah pendidikan di Papua tidak terlepas dari peran zending dan misi Katolik. Peran yang fokus terhadap manusia Papua pada umumnya dan terlebih mempersatukan.
Kemudian, membangun identitas pendidikan Papua sesuai budaya lokal, sehingga orang Papua dan semua orang di luar dapat melihat pendidikan Papua dari sejarah dan model pendidikannya,” imbuhya.
Secara formal kata Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura ini , GKI di tanah Papua mengembang pendidikan sebagai misi dari pekabaran Injil dengan berdirinya YPK pada tanggal 8 Maret 1962. Sesuai dengan pandangan gereja di mana YPK di tanah Papua hadir untuk membebaskan manusia dari ketertinggalan.
“Semenjak YPK di tanah Papua berdiri tahun 60-an, 70-an sampai 80-an, pengelolaannya sungguh luar biasa perkembangannya, dan boleh dibilang pada masa-masa kejayaan namun semua tinggal romantisme masa lalu,” terangnya.
Namun , seiring perjalanan waktu pengelolaan YPK yang mengalami pasang surut bahkan jauh tertinggal dari pengelolaan persekolahan lainnya di atas tanah Papua.
Betaubun juga menyebutkan gumul panjang yang dialami oleh YPK bagaikan benang kusut yang tak teruraikan oleh pengurus ke pengurus.
Kendati pun mereka telah bekerja secara maksimal dalam pengelolaan sekolah YPK, tetapi semakin hari terabrasi, maka untuk menolong YPK supaya tidak terus-menerus terabrasi, maka dibutuhkan penanganan serius dan komprehensif untuk mencegah abrasi yang menimpa YPK di tanah Papua.
“Untuk menghindari abrasi yang semakin hari semakin menggerogoti YPK, maka Badan Pengurus YPK di tanah Papua memandang penting melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan tujuan untuk menggali dan memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap sekolah YPK dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK,” papar Betaubun.
Agar lanjut Betaubun, BP YPK di tanah Papua periode tahun 2023-2020 8 secara step by step berupaya dengan cepat dan terukur mengurai setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap sekolah-sekolah yang adah di tanah Papua.
Fokus Grup Diskusi menurut Betaubun, untuk menggali permasalahan dari setiap sekolah, maka FGD BP YPK di tanah Papua Wilayah IX. Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mapi dilaksanakan di Kota Merauke.
Betaubun pun menambahkan, dalam sebuah lembaga pendidikan tidak dipungkiri di dalamnya sudah pasti terjadi proses sosial yaitu interaksi antara setiap individu yang hidup atau bekerja antara kelompok.
Karena itu, melalui FGD ini, kami YPK di tanah Papua dari Jayapura hadir untuk mendengarkan, menginventarisasi secara langsung setiap permasalahan pendidikan yang dihadapi di setiap satuan pendidikan.
Baik terkait dengan tenaga guru, tenaga pendidik, mutu pendidikan, membenahi manajemen pendidikan, sarana prasarana, baik aset tanah maupun aset gedung persekolahan dan permasalahan lainnya termasuk kemandirian dana,” pungkas Joni Y Betaubun.
(Har/Ricko)
