Nabire, Teraspapua.com – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP YPK di Tanah Papua , Dr. Kristhina R. I. Luluporo mengatakan baru 7 bulan setelah dilantik pengurus yang baru bekerja.
“Pertama yang kita lakukan setelah pelantikan adah FGD. Supaya bapa ibu guru dan kepala sekoleh menyampaikan unek-unek, supaya kami tau apa yang dibutuhkan sekolah-sekolah YPK saat ini,” kata Kristhina saat memberikan sambutan di akhir FGD, BP YPK di Kabupaten Nabire Papua Tengah, Jumat (25/1/2024).
Tentu sambung Kristhina, itu menjadi pengalaman bagi bapa ibu guru tapi juga bagi YPK untuk bisa melangkah maju.
Kristhina menegaskan, dalam 7 bulan itu BP YPK sudah mengelilingi semua provinsi hanya tinggal dua daerah yaitu kabupaten Fak Fak dan Kaimana.
“Tentukan kami sangat peduli dengan YPK, oleh sebab itu dalam FGD ini bapa ibu mengeluarkan unek-unek,” ungkapnya.
Tentu kata Kristhina, kami tampung dan mana yang akan kami rekomendasikan ke pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan kota, mana yang harus dikerjakan oleh Sinode GKI di tanah Papua dan mana yang harus dikerjakan oleh BP YPK di tanah Papua.
Kristhina menegaskan, FGD saat ini sangat penting, untuk mendengar masukan saran dan usul dari para guru dan kepala sekolah. Untuk memperbaiki seraya berharap objek pkt akan menjadi penjumlahan sumber daya manusia di tanah Papua.
Menurutnya, YPK adalah Yayasan yang paling tertua tetapi saat ini ketika kita tidak berbuat sesuatu, maka jangan berharap YPK akan berbuat sesuatu untuk tanah Papua,” jelasnya.
“Ada bapak ibu guru yang mengabdi di sekolah-sekolah YPK dengan hati. Ada yang gajinya dibayar sesui UMR, Tapi ada guru yang dibayar sesuai dengan pendapatan gereja dimana pendidikan itu ada,” kata Kristhina.
Dikatakan, guru itu sangat luar biasa, sekalipun gaji yang dinayar tidak seberapa dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup. Apalagi biaya hidup di Nabire sangat tinggi dan merupakan ibu kota Provinsi.
“Saya mohon bapak ibu guru memberikan waktu dan kepercayaan kepada BP YPK, sehingga usul dan saran yang di terimah di Kabupaten dan Provinsi akan menjadi bahan untuk kami bekerja,” ujarnya.
Nantinya, bersama-sama kita dengan Sinode GKI di Tanah Papua, dengan pemerintah, dan bapak ibu guru memajukan pendidikan ini.
Kristhina juga menambahkan, dari setoran setiap jemaat yang ada di tanah Papua, maka YPK mendapatkan dana 4%. Tapi sampai dengan saat ini kami BP YPK yang baru, belum mendapatkan dana 4% tersebut dari Sinode GKI.
“Walau begitu tapi kegiatan-kegiatan yang selama ini BP YPK lakukan di tanah Papua itu adalah suport dana dari pemerintah daerah masing-masing,” jelasnya.
Kristhina pada kesempatan itu minta YPK kerja sama yang baik dengan pemerintah, baik itu Bupati maupun Gubernur, karena Yayasan ini juga punya hak untuk mendapat bantuan dari pemerintah.
Untuk itu tekan Kristhina, butuh komunikasi yang baik, sehinggah kita juga boleh mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Jika kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, wajib hukumnya kita memberikan pertanggungjawaban,” pungkasnya.
(Har/Ricko)
