BP YPK di Tanah Papua Gelar Penyuluhan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Tata Naskah Dinas

Pembukaan Penyuluhan ditandai dengan penabuhan tifa oleh Ketua BP YPK di tanah Papua, kabis SD, Sekertaris Departemen SDM Penelitian Dan Kebudayaan Sinode GKI di Tanah Papua dan Narasumber

Jayapura, Teraspapua.com – Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen (BP YPK) di Tanah Papua menggelar penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia dalam tata naskah dinas di lingkungan YPK kota Jayapura.

Penyuluhan berlangsung di aula gedung kota emas kantor pusat YPK di tanah Papua Jalan Argapura, Jumat (17/5/2024), Peserta Kepala Tata Usaha.

Hadir pada kegiatan ini, Sekertaris Departemen SDM Penelitian Dan Kebudayaan Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Samuel Koiriwoa.

Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun dalam sambutan mengatakan, bahasa indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi negara indonesia.

“Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat dan paragraf dalam naskah dinas dan di ruang publik merupakan salah satu wujud kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bahasa indonesia,” ujarnya.

Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun saat memberikan sambutan

Lanjut Betaubun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan penggunaan bahasa indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku, penggunaan bahasa asing yang tidak perlu, dan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak efektif.

Menurut Betaubun, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah dinas dan di ruang publik dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan interaksi, serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah.

“Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: mengganggu pemahaman informasi yang disampaikan, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap bahasa indonesia, menyulitkan orang-orang yang tidak menguasai bahasa Indonesia,” kata JB sapaan akrabnya.

Dikatakan, kesalahan dalam membuat tata naskah dinas, bisa menyebabkan terjadinya salah penafsiran. Untuk itu, melalui kegiatan penyuluhan ini kita di ingatkan kembali, agar dalam membuat tata naskah dinas harus hati-hati, teliti dan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan.

JB juga mengatakan, kegiatan penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia dalam tata naskah dinas yang dilaksanakan oleh BP YPK di tanah Papua ini sangatlah penting, supaya nanti tidak ditemukan lagi kesalahan-kesalahan dalam penulisan tata naskah dinas.

Karena, sekecil apapun kesalahan pada penulisan tata naskah dinas akan berdampak buruk pada kelancaran penyelenggaraan kedinasan atau sebuah organisasi,” imbuhnya.

Foto bersama

Ditekankan, penggunaan bahasa Indonesia perlu diperhatikan didalam pelayanan publik, penggunaan ejaan dalam penggunaan kalimat, tanda baca, bahkan ejaan dalam tata naskah dinas yang sering ditemui tidak sesuai dengan kaidah bahasa indonesia itu sendiri.

“Tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah menyosialisasikan kaidah kebahasaan, meningkatkan kemahiran berbahasa khususnya tata naskah dinas, dan dapat meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia,” jelasnya.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Ellen Montolalu

JB menegaskan, penggunaan bahasa Indonesia perlu diperhatikan didalam pelayanan publik, penggunaan ejaan dalam penggunaan kalimat, tanda baca, bahkan ejaan dalam tata naskah dinas yang sering ditemui tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri.

“Kita tahu bahwa “krisis bahasa” sedang terjadi di seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada lingkup birokrasi atau BUMN semata. dengan demikian, pemartabatan bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan pekerjaan rumah kita semua, tanpa terkecuali.

Lanjut JB, karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara, maka surat dinas harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang bai dan benar.

Untuk itu, tata naskah dinas yang dikelola dengan baik, benar dan seragam, akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam perwujudan pelayanan publik yang optimal.

Mengingat kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangat penting, kami harapkan seluruh peserta harus dapat mengikuti sosialisasi ini secara serius,” pungkasnya.

Ketua BP YPK di tanah Papua, Joni Y. Betaubun bersama Sekertaris Departemen SDM Penelitian Dan Kebudayaan Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Samuel Koiriwoa

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura dalam sambutan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Ellen Montolalu menyampaikan terima kasih kepada BPK di Tanah Papua yang sudah menginisiasi kegiatan ini, karena kami melihat sepak terjang BP YPKI Tanah Papua sangat luar biasa dan menyentuh semua pendidikan dari jenjang PAUD sampai SMA SMK.

Dikatakan, peran kepala sekolah dalam satuan pendidikan, harus menjadi edukator, sebagai manajer. Bagaimana kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, supervise, evaluasi dan monitoring, sehingga dalam satuan pendidikan benar-benar fungsi kepala sekolah sebagai manajer bisa terlaksana

“Kepala sekolah harus berfungsi sebagai administrator, di mana peran kepala sekolah yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam pemanfaatan naskah dinas karena terjadi satu surat yang keluar ketika terjadi kesalahan kadang-kadang kepala sekolah masih menyalakan tenaga admin,” ujarnya.

Christina D. Widyastuti, saat menyampaikan laporan

Selain itu juga sebagai supervisor, tugas yang diberikan kepada tata usaha dan guru-guru harus disupervisi. Apakah benar-benar tugas yang diberikan sudah sesuai dengan SOP atau belum.

Tapi juga sebagai leadership, memberikan contoh dna teladan kepada staf kita dan juga peran sebagai innovator, harus berinovasi tidak boleh puas dengan apa yang diperoleh untuk peningkatan mutu pendidikan dan juga kualitas pendidikan anak-anak kita.

Ditambahkan, peran sebagai motivator, kepala sekolah harus memberikan motivasi yang positif kepada semua orang yang kita layani terutama kepada guru-guru dan staf yang ada di lingkungan satuan pendidikan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Narasumber, Ummu Fatimah Ria Lestari mengatakan, ini kesempatan kami untuk bersilaturahmi dengan BP YPK di tanah Papua dan kita semua dalam ruang lingkup yang sama dalam dunia pendidikan.

“Jadi, untuk memajukan pendidikan di Tanah Papua kita perlu bersinergi,” katanya.

Dikatakan, selama ini saya lihat yang bermasalah yaitu di tata persuratan kita. Karena dokumen sangat penting dan merupakan sejarah perjalanan kita di tanah Papua dalam dunia pendidikan.

Narasumber, Ummu Fatimah Ria Lestari saat memberikan materi

Sementara Direktur Eksekuruf selaku penanggungjawab kegiatan dalam laporan mengatakan, penyuluhan ini, dalam rangka peningkatan kapasitas ketatatausahaan dalam pengelolaan dan penatausahaan administrasi surat menyurat maupun pendokumentasian.

Kegiatan ini tentu, BP YPK Di TP bersinergi dengan Balai bahasa Provinsi Papua yang melibatkan,  22 sekolah YPK di Kota Jayapura, baik Tata Usaha atau staf dan 12 staf YPK dan berlangsung selama 1 hari tgl 17 Mei 2024,” pungkasnya.

(har/ricko)