Jayapura, Teraspapua.com – Fraksi Partai Golkar DPRD kota Jayapura, baru-baru ini menyoroti alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, yang mencapai labih dari 60 Miliar rupiah, untuk membayar beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP).
Hal tersebut tertuang dalam kata akhir Fraksi Golkar, saat penutupan sidang paripurna terkait LKPD Pemkot Jayapura Tahun Anggaran 2023.
Dalam kata akhir Fraksi Golkar menegaskan, beban pembiayaan yang ditanggung Pemkot Jayapura sampai tahun 2026 untuk SUP sangatlah besar.
Fraksi Golkar merinci untuk tahun 2023, Pemkot Jayapura harus membayar Rp.15.000.000.000. Sementara untuk tahun 2024 sebesar Rp.25.500.000.000. Untuk tahun 2025 sebesar Rp.21.675.000.000, dan tahun 2026 mencapai Rp.18.423.750.000.
Fraksi Golkar juga menegaskan terkait variabel yang dipakai untuk pembayaran. Menurut mereka, jika hanya asal domisili dan tidak melihat dari variabel lain seperti asal daerah, maka sangat merugikan kota Jayapura dalam hal pembayaran.
Terkait hal tersebut Frans Pekey menegaskan, Pemkot Jayapura melakukan pembayaran sesuai domisili mahasiswa yang memiliki KTP kota Jayapura.
Pekey menyebutkan, besaran anggaran tersebut sudah melalui proses Panjang, yang dimulai dari Tahun 2022- 2023, dan sudah melalui beberapa kali pertemuan, baik di Jayapura maupun di Jakarta, yang difasilitasi oleh Kemendagri.
“Ketika terjadi perubahan regulasi terkait penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang langsung ke Kabupaten Kota, maka Pemprov Papua tidak memiliki anggaran untuk membiayai SUP.” ” Papar Pekey kepada wartawan, Kamis (11/07/2024).
Sehingga kata Frans Pekey, keberlanjutan beasiswa SUP mengalami kesulitan, karena sudah mencapai ratusan miliar. Oleh karena itu, Pemprov Papua kemudian melaporkan ke Kemendagri untuk mendapatkan solusi.
“Akhirnya disepakati setelah beberapa kali pertemuan. Bahwa penyelesaian SUP ini ditanggung bersama, antara Pemprov Papua, beberapa Provinsi baru, serta Kabupaten danKota.” Jelasnya.
Kata Pekey, saat pembahasan dirinya minta untuk biaya tersebut ditanggung bersama, karena APBD Kota Jayapura tidak mampu untuk membiayai mahasiswa yang berdomisili di kota Jayapura.
“Setelah ada kesepakatan, maka hasil dari bagi-bagi ke semua Provinsi dan Kabupaten/Kota setanah Papua, maka muncullah angka-angka tersebut.” Ujarnya.
(santy)
