Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Provinsi Papua, Amos Wanggai, menyerukan kepada Pemerintah Pusat dan
Daerah untuk menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang saat ini sedang berlangsung di sejumlah wilayah.
Dalam keterangannya kepada media, Kamis (13/8/2025), Amos secara tegas meminta agar seluruh pihak, termasuk Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ia juga mengingatkan agar tidak ada narasi-narasi menyesatkan yang justru memecah belah masyarakat Papua.
“Kami menolak segala bentuk intervensi dan upaya penggiringan opini. Penjabat gubernur harus menunjukkan sikap netral sebagai representasi negara, bukan malah
menciptakan ketegangan melalui narasi yang menyesatkan,” ujar Amos.
Amos juga menyoroti sikap aparat kepolisian yang menurutnya tidak netral dalam proses PSU ini. Ia menyebut adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat, mulai dari intimidasi terhadap masyarakat hingga dugaan tekanan kepada penyelenggara pemilu di lapangan.
Ia merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tugas Polri dalam Pengamanan Pemilu.
Selain itu, Amos juga menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-V/2007 dan No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa aparat keamanan hanya boleh
menjalankan fungsi pengamanan, bukan turut campur dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara.
“Netralitas adalah fondasi demokrasi. Aparat keamanan tidak boleh terlibat dalam intervensi pengambilan keputusan, apalagi mengarahkan pilihan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Amos menyampaikan bahwa PSU bukan hanya sekadar pengulangan proses elektoral, tetapi juga merupakan ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan demokrasi yang jujur dan adil di Tanah Papua.
“Pelaksanaan PSU adalah kesempatan bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan pada prinsip-prinsip demokrasi. Kami berharap KPU, Bawaslu, serta seluruh lembaga negara dapat menjaga independensinya dan bekerja secara profesional,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa aparat TNI dan Polri harus menjalankan tugas pengamanan secara proporsional, tidak memihak, dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik.
“Papua memiliki sejarah panjang dengan dinamika politik dan konflik. PSU ini harus jadi momentum rekonsiliasi, bukan sumber perpecahan. Negara harus hadir secara adil dan memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya tanpa tekanan,” jelasnya.
Amos juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, pelajar, dan mahasiswa, untuk tidak bersikap apatis terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Ia menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam memastikan PSU berjalan jujur dan berintegritas.
“Kami mengajak adik-adik pelajar, mahasiswa, dan pemuda Papua untuk turut mengawasi jalannya PSU. Ini adalah momen penting yang menentukan masa depan Papua. Jangan biarkan suara rakyat dikhianati,” imbau Amos.
Saat ini, proses rekapitulasi suara masih berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kepulauan Yapen. Amos kembali menegaskan agar aparat keamanan tidak melakukan intervensi dalam proses tersebut.
“Biarkan rakyat memilih sesuai hati nurani mereka. Aparat cukup mengamankan, bukan mengarahkan,” tegasnya.
Amos mengingatkan semua pihak, terutama elite nasional, untuk tidak melihat Papua semata-mata sebagai wilayah konflik atau objek pembangunan. Menurutnya, Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki hak penuh dalam menentukan arah politik dan pembangunannya sendiri.
“Papua bukan daerah konflik. Papua adalah bagian dari republik ini yang punya martabat dan kehendak politik. Sudah saatnya semua pihak mengakui dan menghormati itu,” pungkasnya.
(Wate/Rck)
