Jayapura,Teraspapua.com – Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengadakan sosialisasi Sistem Informasi Gaji Berbasis Web. Sistem terbaru ini hadir untuk membuat proses pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
Plt Kepala BPKAD Provinsi Papua, Dr. M. Rusdianto Abu, S.AP, M.Si, menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan gaji masih menggunakan sistem manual atau aplikasi desktop yang memiliki keterbatasan, seperti lambat dan rentan kesalahan data.
“Perkembangan teknologi menuntut kita untuk berinovasi agar tata kelola keuangan daerah semakin baik,” ujarnya kepada awak media usai membuka kegiatan di gedung Kominfo Papua, Jumat (19/9/2025).
Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov Papua bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura mengembangkan sistem berbasis web dengan berbagai keunggulan:
Efisiensi Proses
Penyusunan daftar gaji menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan bisa diakses secara real-time.
Akurasi Data
Meminimalisir kesalahan pencatatan dan duplikasi data.
Transparansi dan Akuntabilitas
Seluruh transaksi gaji dapat dilacak dengan jelas, memperkuat tata kelola yang baik.
Kemudahan Monitoring dan Evaluasi
Data gaji lebih mudah diakses untuk audit dan perencanaan anggaran.
Rusdianto menegaskan, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada dukungan bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji yang merupakan ujung tombak pengelolaan administrasi keuangan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap mereka bisa memahami dan memanfaatkan fitur sistem dengan profesional dan transparan,” katanya.
Lebih lanjut, Rusdianto menyampaikan harapannya agar sistem ini bisa menghilangkan keluhan keterlambatan gaji yang selama ini sering terjadi.
“Ke depan, setiap pegawai di Papua tidak perlu lagi bertanya kapan gaji mereka cair. Sistem ini menjamin pembayaran tepat waktu dan perhitungan yang akurat,” terang Rusdianto.
Menurutnya, penginputan data gaji secara manual kerap menyebabkan keterlambatan yang tidak hanya merugikan pegawai tapi juga berpengaruh pada perencanaan anggaran daerah.
“Bayangkan jika satu OPD terlambat menerima gaji akibat kesalahan penginputan, dampaknya besar dan akan kembali ke Pemerintah Provinsi Papua. Apalagi jumlah ASN di Papua mencapai 8,160 artinya jumlah pegawai yang sudah overload, sehingga kalau manual teman – teman OPD akan bingung,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Rusdianto juga memberikan apresiasi kepada kepala bidang perbendaharaan yang sudah menginisiasi kerja sama dengan Taspen Jayapura.
“Kami berharap aplikasi ini menjadi inovasi jangka panjang untuk tata kelola keuangan yang lebih modern dan efisien di Papua,” tuturnya.
Sosialisasi ini juga bertujuan memberikan transfer teknologi kepada bendahara gaji dan pengeluaran di OPD agar pengelolaan administrasi keuangan makin profesional.
“Pemerintah Provinsi Papua sangat mendukung program ini. Ketika pengelolaan gaji sudah berjalan baik, layanan publik dan perencanaan anggaran pun akan ikut meningkat,” kata Rusdianto.
Sistem ini rencananya mulai diterapkan pada November mendatang. Dengan akan dilantiknya pemimpin baru di Papua, diharapkan semakin banyak inovasi dan harapan baru demi kemajuan pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
