Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura resmi melakukan pembayaran tahap pertama pembelian lahan milik PT Alam Indah untuk pembangunan SMA Negeri 8 Kota Jayapura yang berlokasi di kawasan Kolam Buaya, Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Proses pembayaran ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli dan berita acara antara Pemkot Jayapura dan PT Alam Indah.
Lahan seluas 20.003 meter persegi tersebut akan menjadi lokasi pembangunan sekolah baru yang diproyeksikan mengurai kepadatan peserta didik di wilayah Jayapura Selatan.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kehadiran SMA Negeri 8 merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan menengah atas di Kota Jayapura. Menurutnya, kebutuhan sekolah baru semakin mendesak mengingat tingginya jumlah lulusan SMP di wilayah tersebut.
“Hari ini kita melakukan pembayaran tahap pertama untuk lahan SMA 8. Pembangunan sekolah ini sangat penting agar anak-anak di Kota Jayapura dapat tertampung dan memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar lulusan SMP di Distrik Jayapura Selatan terpusat mendaftar di SMA Negeri 4, sehingga daya tampung tidak lagi memadai.
“Dengan hadirnya SMA 8, pembagian murid akan lebih merata. Tidak semua menumpuk di SMA 4 dan proses belajar bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Wali Kota menuturkan bahwa pembayaran lahan akan dilakukan dalam tiga tahap, masing-masing pada tahun 2025, 2026, dan 2027. Selain SMA 8, pemerintah juga menyiapkan pembangunan SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
“Kalau SMA 8 dan SMA Garuda dibangun, pembagian siswa akan jauh lebih baik. Kita mendukung penuh program nasional tersebut,” tambahnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Rocky Bebena, mengungkapkan bahwa sekitar 200 siswa SMA Negeri 8 saat ini masih menumpang menggunakan fasilitas SMA Negeri 4.
“Kami akan bekerja maksimal untuk percepatan pembangunan ruang kelas baru. Tahun depan minimal sudah bisa mulai pembangunan ruang kelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkot telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan dukungan anggaran pembangunan sarana pendidikan. Tahun ini sebenarnya Kota
Jayapura mendapat bantuan pembangunan 16 ruang kelas, namun realisasinya tertunda karena persoalan lahan dan baru bisa dilakukan pada tahun 2026.
“Kehadiran SMA 8 sangat membantu mengurai tingginya peminat di SMA 4,” tegasnya.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan total nilai pembelian lahan mencapai Rp 37.550.000.000 atau 37,55 miliar rupiah, dengan sistem pembayaran bertahap selama tiga tahun.
“Pembayaran hari ini sebesar Rp 3 miliar sebagai tahap pertama. Sisanya akan diselesaikan pada 2026 dan 2027,” katanya.
Ia menekankan bahwa penyediaan lahan merupakan syarat utama dari pemerintah pusat sebelum pembangunan sekolah dapat dimulai.
“SMA Negeri 8 menjadi kebutuhan mendesak karena banyak lulusan SMP di Distrik Jayapura Selatan tidak tertampung berdasarkan zonasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Jayapura juga tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA Unggul Garuda, yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat.
“Tim pengadaan tanah akan bekerja untuk menyiapkan lahan demi mempercepat pembangunan SMA Garuda,” tambahnya.
Dengan pembangunan SMA Negeri 8 dan SMA Unggul Garuda, Pemerintah Kota Jayapura berharap tidak ada lagi siswa lulusan SMP yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri
akibat keterbatasan daya tampung.
Pemkot juga menegaskan komitmennya untuk memperluas ketersediaan sekolah negeri di distrik lain, seperti Abepura, Heram, dan Jayapura Utara, sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kota Jayapura.
(Har)
