Jayapura,Teraspapua.com – Tokoh gereja Mamberamo Hulu, Pendeta (Pdt) Timotius Sokaro dari Kampung Taiyeve menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mamberamo Hulu, Provinsi Papua sebagai daerah otonom baru (DOB).
Pdt Timotius Sokaro menilai pemekaran menjadi kebutuhan mendesak, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah serta tantangan geografis yang selama ini menyulitkan pelayanan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Kepada Teraspapua.com Pdt Timotius Sokaro mengatakan, aspirasi pemekaran telah lama menjadi pergumulan masyarakat setempat. Menurutnya, keinginan memiliki kabupaten sendiri bukan sekadar ambisi politik, melainkan bentuk tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami sebagai tokoh gereja punya kerinduan besar agar Mamberamo Hulu berdiri sebagai kabupaten sendiri. Daerah kami ini kaya raya. Tuhan sudah siapkan alam yang luar biasa bagi kami,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Ia menyebutkan, wilayah Mamberamo Hulu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari hasil perairan seperti ikan dan buaya, hingga hasil hutan dan tambang seperti gaharu, emas, batu, pasir, dan masoi. Selain itu, sektor pangan lokal juga dinilai sangat kuat, dengan komoditas sagu, buah merah, singkong, serta
berbagai hasil bumi lainnya.
“Semua itu ada di tanah kami. Dengan kekayaan itu, kami yakin Mamberamo Hulu mampu berdiri sendiri dan membangun daerahnya tanpa harus bergantung pada kabupaten induk dan Kabupaten lain,” katanya.
Namun demikian, ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir wilayah Mamberamo Hulu kerap mengalami persoalan batas dan klaim wilayah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, di mana sebagian warga terpaksa mencari penghidupan di daerah lain seperti Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, dan Yalimo.
“Kami melihat banyak wilayah kami seperti dirampas. Akibatnya, keluarga-keluarga kami harus mencari makan di kabupaten lain. Tetapi sebagai tokoh gereja, kami tetap bertahan dan menjaga agar wilayah kami tidak diambil dan dimasukkan ke daerah lain,” ujarnya.
Menurutnya, gereja memiliki peran moral untuk menjaga identitas wilayah dan hak masyarakat adat. Ia menegaskan, meskipun ada warga yang bekerja atau menetap sementara di kabupaten lain, wilayah adat dan beberapa kampung di Mamberamo Hulu tidak boleh dilepaskan atau dialihkan ke daerah lain.
Selain faktor kekayaan alam, tokoh gereja tersebut juga menyoroti tantangan geografis yang dihadapi masyarakat Mamberamo Hulu. Jarak yang jauh serta kondisi alam yang ekstrem membuat akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso menjadi sangat sulit.
Ia menyinggung peristiwa kecelakaan yang terjadi pada awal Januari lalu, ketika seorang kepala kampung mengalami kecelakaan saat menempuh perjalanan melalui jalur sungai dengan arus deras dan cuaca buruk.
“Letak geografis kami sangat menantang. Keamanan transportasi, baik di sungai maupun laut, menjadi persoalan serius. Ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses pemekaran,” ujarnya.
Ia menilai, pemekaran Kabupaten Mamberamo Hulu akan mempermudah akses pelayanan pemerintahan, meningkatkan keamanan, serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman yang selama ini terisolasi.
Secara historis, wilayah Mamberamo Hulu juga mengalami beberapa kali perubahan administrasi. Daerah tersebut pernah berada di bawah Kabupaten Jayapura, kemudian masuk ke Kabupaten Sarmi, hingga akhirnya tergabung dalam wilayah Mamberamo Raya. Dinamika tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah hulu.
Dalam kesempatan itu, tokoh gereja menyampaikan dukungan kepada tim pemekaran Kabupaten Mamberamo Hulu yang saat ini tengah berjuang mengurus proses administrasi pemekaran. Ia juga menyebut dua tokoh, Banny Kujiro dan Simon Kujiro, yang saat ini bergabung dan aktif mendorong aspirasi tersebut melalui jalur legislatif.
“Kami terus mendorong tim yang sedang berjuang. Sebagai tokoh gereja, kami tidak henti-hentinya berdoa dan bergumul agar Tuhan membuka jalan, supaya Kabupaten Mamberamo Hulu ini bisa terwujud,” katanya.
Ia menegaskan, dukungan gereja terhadap pemekaran bukan hanya bersifat simbolik, melainkan lahir dari kerinduan mendalam masyarakat agar dapat membangun daerahnya sendiri, mengelola sumber daya alam secara adil, dan memastikan masa depan generasi Mamberamo Hulu tetap berada di tanah leluhur mereka.
(Har)
