Jayapura, Teraspapua.com – Tim Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamberamo Hulu, Provinsi Papua terus mengintensifkan perjuangan pembentukan daerah otonomi baru sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan di wilayah tersebut.
Upaya itu diwujudkan melalui pertemuan bersama para tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja yang digelar di salah satu hotel di kawasan Abepura, Kota Jayapura, Selasa (3/3/2026. Pertemuan dipimpin langsung Ketua Tim Pemekaran, Filem F. Foisa, didampingi Sekretaris Tim, Banny Kujiro dan salah satu tokoh masyarakat Hamid Ali.
Filem F. Foisa mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat dukungan lintas elemen masyarakat terhadap proses pembentukan DOB Kabupaten Mamberamo Hulu yang direncanakan berpusat di Dabra.
“Hari ini kami bertemu dengan tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja untuk mempertegas dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu. Ini penting agar pemerintah pusat dapat melihat secara objektif wilayah administrasi yang semestinya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam menentukan batas wilayah administrasi DOB, aspek adat harus menjadi dasar utama. Menurutnya, sebelum menjadi wilayah administrasi pemerintahan, suatu daerah terlebih dahulu merupakan wilayah adat yang memiliki batas-batas tradisional yang jelas.
“Wilayah itu sebelum menjadi wilayah administrasi pemerintah adalah wilayah adat. Karena itu, penting bagi kita untuk menyinergikan batas wilayah berdasarkan adat, baru kemudian disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang mendiami perbatasan tersebut,” katanya.
Filem menilai, pembentukan DOB Mamberamo Hulu merupakan kebutuhan mendesak. Ia menyebut masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki tujuan lain selain memperjuangkan kesejahteraan yang setara dengan daerah lain di Papua.
“Kami tidak punya maksud lain. Kami hanya ingin hidup sejahtera seperti saudara-saudara kami di kabupaten lain. Karena itu, kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu,” ujarnya.
Secara administratif, wilayah Mamberamo Hulu saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Mamberamo Raya, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi. Filem menjelaskan, secara historis wilayah tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan administrasi, sehingga menurutnya pembentukan kabupaten baru telah memenuhi ketentuan pemekaran yang berlaku.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Mamberamo Hulu yang masih tergolong terisolir. Akses transportasi menuju wilayah tersebut sebagian besar hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai dengan waktu tempuh yang panjang.
“Realitas di lapangan memang seperti itu. Wilayah kami masih sulit dijangkau dan belum tersentuh pembangunan secara maksimal. Karena itu, kami merasa perlu mendapat perhatian serius,” katanya.
Dalam pernyataannya, tim pemekaran juga menyinggung adanya klaim sejumlah kampung oleh daerah lain. Beberapa wilayah seperti Pawi, Torere, dan Degei disebut diklaim masuk Kabupaten Puncak Jaya. Sementara Wari, Dou, Sebei, dan Giang diklaim masuk wilayah Kabupaten Tolikara.
Menurut Filem, masyarakat adat telah menyatakan sikap untuk tetap bersatu dalam rencana pembentukan Kabupaten Mamberamo Hulu.
“Kami sudah bersatu bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari Mamberamo Hulu. Kami berharap tidak ada lagi klaim sepihak yang justru memicu konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara kultur dan pola hidup, masyarakat Mamberamo Hulu memiliki karakteristik tersendiri, terutama yang bermukim di sepanjang pesisir sungai dan menggantungkan hidup pada hasil hutan dan perburuan. Perbedaan budaya tersebut dinilai menjadi salah satu alasan pentingnya pembentukan kabupaten tersendiri agar kebijakan pembangunan lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
Terkait potensi ekonomi, Filem menyebut wilayah Mamberamo Hulu memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila dikelola secara optimal.
“Kami membuka diri bagi investor maupun donatur yang ingin membangun daerah kami. Ke depan, kami tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Jika kabupaten ini terbentuk, kami siap mandiri dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Tim Pemekaran berharap proses pembentukan DOB Mamberamo Hulu dapat berjalan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat demi terwujudnya pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Papua.
(Har)
