Jayapura, Teraspapua.com – Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2025 menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Lembaga yang digadang-gadang sebagai motor percepatan pembangunan di Tanah Papua itu dinilai belum menunjukkan arah kerja yang jelas maupun capaian konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi komite tersebut, terutama terkait tugas pokok dan fungsi, program prioritas, hingga implementasi kebijakan di lapangan. Hingga kini, publik disebut belum memperoleh gambaran utuh mengenai strategi besar yang dijalankan pemerintah melalui lembaga tersebut.
Salah satu suara kritis datang dari pengamat sosial dan politik Papua, Jan Willem Ongge. Ia menilai keberadaan komite tersebut belum memperlihatkan transparansi yang memadai.
Menurut Ongge, kondisi ini mengingatkan pada pembentukan lembaga serupa pada era pemerintahan sebelumnya, yakni di masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pada masa SBY, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Sementara di era Jokowi, dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) pada 2022.
Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo, kembali hadir lembaga baru dengan nama berbeda namun tujuan serupa, mempercepat pembangunan Papua.
“Nama boleh berbeda, tetapi isi dan pendekatannya relatif sama. Publik belum melihat perubahan signifikan, baik dari sisi percepatan pembangunan maupun dampak nyata di masyarakat,” ujar Ongge kepada Teraspapua.com, Senin (23/2/2026).
Ongge menilai, meskipun berbagai lembaga dibentuk dengan semangat percepatan, dampaknya belum terasa secara luas di kampung-kampung Papua. Ia menyebut, jargon percepatan kerap tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Program demi program terus diluncurkan, dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Namun, menurutnya, perubahan signifikan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat akar rumput.
Kondisi tersebut, kata Ongge, berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran jika tidak diiringi pengawasan ketat dan transparansi publik.
“Ketika program baru terus muncul dan anggaran besar digelontorkan, tetapi hasilnya tidak terlihat jelas, maka risiko penyalahgunaan selalu ada,” ujarnya.
Lebih jauh, Ongge menekankan bahwa persoalan Papua tidak hanya berkutat pada pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Konflik sosial dan keamanan yang telah berlangsung lama dinilai memerlukan penanganan yang lebih serius dan komprehensif.
Menurutnya, pendekatan pembangunan tanpa diimbangi resolusi konflik berpotensi memperpanjang persoalan. Terlebih, situasi keamanan di sejumlah wilayah masih menjadi perhatian, termasuk pasca insiden penembakan pilot di Korowai yang kembali memunculkan kekhawatiran publik.
“Papua saat ini bukan hanya soal percepatan pembangunan. Penanganan konflik justru menjadi kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Ongge.
Ia pun mendorong pemerintah membentuk badan khusus yang secara spesifik menangani konflik Papua. Badan tersebut diharapkan bekerja secara terukur, pendekatan, dan melibatkan tokoh-tokoh yang memahami dinamika sosial serta budaya setempat.
Dua nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk diberi mandat khusus dalam penanganan konflik adalah Paulus Waterpauw dan Velix Wanggai. Keduanya dianggap memiliki pengalaman serta pemahaman mendalam terhadap persoalan Papua, baik dari sisi pemerintahan maupun pendekatan sosial.
Ongge menegaskan, keberhasilan kebijakan di Papua sangat bergantung pada keberanian pemerintah mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci agar program tidak sekadar menjadi simbol kebijakan.
Di tengah harapan akan percepatan pembangunan, masyarakat Papua kini menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat tidak hanya dalam bentuk program dan lembaga baru, tetapi juga solusi nyata terhadap konflik yang selama ini menjadi bagian dari dinamika wilayah tersebut.
Dengan demikian, Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menambah daftar panjang lembaga percepatan tanpa dampak signifikan di Tanah Papua.
(Har)
