Sentani, Teraspapua.com – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang wajib didukung seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, saat melakukan pertemuan bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, Bupati Jayapura Yunus Wonda, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun serta unsur Forkopimda di Kantor Bupati Jayapura, Kamis (6/8/2026).pasca ratusan siswa di distrik Depapre keracunan MBG.
“Program MBG ini adalah program prioritas Presiden. Seluruh kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diperintahkan untuk mendukung penuh pelaksanaannya,” kata Trenggono.
Dalam kesempatan tersebut, BGN juga menyoroti penanganan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG di Distrik Depapre. Trenggono menilai respons awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TNI-Polri berjalan cukup baik dan cepat.
“Kami atas nama BGN mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur, Bupati, serta jajaran TNI-Polri. Pangdam dan Kapolda langsung menggerakkan jajarannya untuk melakukan penanganan awal,” ujarnya.
Menurut dia, setiap kejadian keracunan dalam program MBG dikategorikan sebagai kejadian fatal yang harus ditangani secara serius. Namun, pendekatan yang diambil bukan untuk mencari pihak yang bersalah, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
“Kami tidak mencari siapa yang salah, tetapi mengevaluasi apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau ada kelalaian dalam pengelolaan dapur,” kata dia.
BGN juga mengakui bahwa selama ini keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG masih belum optimal. Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk melibatkan pemda secara lebih aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
“Kami berharap semua pihak, khususnya pemerintah daerah, ikut mengawasi. Dengan kepemimpinan BGN yang baru, seluruh kementerian termasuk Kemendikdasmen dan Kemendagri akan lebih aktif turun langsung ke daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jayapura Yunus Wonda menyatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan jumlah pasti korban keracunan di Depapre.
“Kami belum bisa menyampaikan jumlah pasti karena sampai tadi malam masih ada yang masuk. Ada juga yang sempat pulang, tetapi kembali lagi karena merasa kurang sehat,” kata Yunus.
Ia menegaskan telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan rumah sakit agar tidak memulangkan pasien sebelum benar-benar dinyatakan pulih.
“Saya sudah perintahkan agar pasien korban tidak dipulangkan dulu sebelum kondisinya benar-benar stabil,” ujarnya.
Meski demikian, Yunus memastikan secara umum kondisi para korban dalam keadaan baik berkat kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta dukungan TNI-Polri.
Hingga kini, pemerintah daerah juga belum menetapkan status khusus terkait kejadian tersebut. Namun, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Akan kami evaluasi total, termasuk sistem pengelolaan dapur MBG,” kata Yunus.
Ia juga memberikan catatan penting terkait kapasitas dapur dalam program MBG. Menurutnya, jumlah penerima manfaat sebaiknya tidak terlalu besar dalam satu dapur guna menjaga kualitas dan kebersihan makanan.
“Kalau bisa satu dapur jangan sampai menangani 1.000 anak. Lebih baik dibagi agar pengelolaannya lebih mudah dan kebersihan tetap terjaga,” ujarnya.
Usai pertemuan, rombongan yang terdiri dari Wakil Kepala BGN, Wakil Gubernur Papua, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Bupati Jayapura langsung meninjau lokasi kejadian di Depapre serta mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Yowari.
(Har)
