Keerom, Teraspapua.com – Tantangan pendidikan ke depan makin besar, namun peran penting Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua dalam kerja-kerja ke depan harus bergerak maju, mengikuti perkembangan pendidikan dan harus berinovasi.
Pernyataan itu di sampaikan Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Y. Betaubun, SH, MH usai acara peletakan batu pertama dimulainya pembangunan tiga ruang kelas baru SMP YPK Betlehem Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (26/9/2023).
Joni menyebutkan, program kurikulum merdeka yang diturunkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah, termasuk guru-guru YPK dan peserta didik untuk berinovasi.
“Kehadiran YPK 61 tahun yang lalu ada di tanah Papua, maka YPK dengan pemerintah harus bekerja sama, bersinergi untuk membangun sumber daya anak-anak Papua yang bakal menjadi pemimpin masa depan,” kata Betaubun.
Lanjut Betaubun, YPK hadir tentu untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di tanah Papua. Pasalnya, sebelum sekolah-sekolah pemerintah YPK sudah hadir untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di pelosok Papua.
“Jadi YPK dan Yayasan yang lain hadir tentu untuk sama-sama membangun pendidikan di tanah Papua,” imbuhnya.
Betaubun juga merincikan, sekolah YPK di tanah Papua, baik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK berjumlah 856 sekolah , dengan jumlah siswa 84.854 yang tersebar di seluruh tanah Papua, baik itu di pegunungan, lembah maupun di pantai.
Dan sesuai dengan arahan Bapak ketua sinode GKI di tanah Papua, kita harus mulai membenahi dan Kurang lebih 3 bulan BP YPK, sudah start untuk mengunjungi dari daerah ke daerah dengan menggelar FGD, untuk mulai membenahi YPK itu sendiri,” tambah Betaubun.
Ditambahkan, BP YPK di tanah Papua sementara memetakan permasalahan dan baru saja 3 bulan saya menjabat ketua BP YPK kita mulai melakukan GDG dari kabupaten kota.
“Kita mulai dari Papua Selatan pada bulan Juli lalu kemudian Papua Barat, Kabupaten Mimika tapi juga di Provinsi Papua. Nanti kita akan rangkum semua permasalaha satu persatu dan apa yang menonjol dan prioritas untuk dituntaskan,” ujarnya.
Untuk PP YPK di tanah Papua merekomendasikan ke pemerintah untuk masalah sarana prasarana atau Sarpras, tentunya Yayasan tidak terlepas dari bantuan pemerintah,” pungkas JB sapaan akrabnya.
(ricko/har)
