Jakarta, Teraspapua.com – Kebijakan anggaran pendidikan nasional kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan perubahan signifikan dalam alokasi anggaran tahun 2026.
Kontroversi mengemuka lantaran porsi terbesar anggaran pendidikan kini didominasi oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap sekitar Rp223 – 233 triliun atau hampir 44 persen dari total anggaran Kemendikbudristek.
Meskipun secara nominal anggaran pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun, tetap memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN – kenaikan tersebut bukan berasal dari peningkatan investasi pada kualitas pembelajaran atau infrastruktur pendidikan. Sebaliknya, sebagian besar dialokasikan untuk program yang lebih bernuansa kesejahteraan sosial.
Program MBG, yang bertujuan meningkatkan status gizi anak di sekolah, dinilai penting untuk menunjang kesiapan belajar. Namun, program ini tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, ataupun perbaikan fasilitas sekolah, tiga komponen utama yang selama ini menjadi fokus peningkatan mutu pendidikan nasional.
Besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk MBG memunculkan kekhawatiran tersendiri. Program yang lebih tepat berada di ranah anggaran kesehatan atau kesejahteraan sosial tersebut kini menyedot dana yang semestinya dialirkan untuk mendukung program pendidikan inti.
Bahkan pada 2025, realisasi program ini menghadapi kendala besar. Badan Gizi Nasional harus mengembalikan sekitar Rp70 triliun karena dana tidak terserap. Hambatan teknis, perencanaan yang tidak sebanding dengan kapasitas implementasi, serta tantangan logistik menjadi faktor utama mandeknya penyaluran anggaran.
Situasi ini memperparah tekanan terhadap program pendidikan tradisional yang kini semakin minim anggaran. Padahal, sektor-sektor seperti pelatihan guru, penyempurnaan kurikulum, dan pembangunan infrastruktur sekolah memerlukan perhatian serius agar mutu pendidikan nasional tidak stagnan atau bahkan menurun.
Sejumlah negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Kanada menjadi contoh bagaimana pemisahan anggaran pendidikan dan anggaran sosial dapat menciptakan efektivitas pengelolaan yang lebih baik. Di Finlandia, anggaran pendidikan difokuskan pada pengembangan guru dan inovasi kurikulum tanpa dicampur dengan program gizi. Sementara Jepang dan Kanada menempatkan program kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan gizi, di bawah kementerian kesehatan atau kesejahteraan.
Pendekatan tersebut memungkinkan kedua sektor berjalan optimal sesuai fungsi masing-masing, dan memastikan investasi pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Pergeseran prioritas kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo dinilai sangat mencolok. Fokus yang sebelumnya diarahkan pada peningkatan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kini bergeser ke isu ketahanan pangan di lingkungan sekolah.
Namun dominasi MBG dalam anggaran tidak diiringi kesiapan implementasi yang memadai. Pengembalian dana Rp70 triliun menjadi indikator bahwa perencanaan program masih jauh dari matang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran besar yang digelontorkan pemerintah tidak memberikan dampak optimal bagi dunia pendidikan.
Jika tren ini berlanjut, Indonesia terancam memiliki sistem pendidikan dengan anggaran tinggi tetapi mutu rendah sebuah kondisi yang dapat merugikan generasi mendatang.
Pengamat pendidikan menilai bahwa memasukkan MBG dalam anggaran pendidikan berpotensi menimbulkan ilusi seolah-olah pemerintah meningkatkan investasi pendidikan, padahal sebenarnya mengalihkan anggaran dari fungsi utamanya. Program MBG memang mendukung kesiapan belajar melalui pemenuhan gizi, tetapi secara struktural lebih tepat jika dikelola kementerian lain.
Dengan semakin menipisnya anggaran untuk pengembangan guru, infrastruktur sekolah, dan pembaruan kurikulum, kualitas pendidikan nasional dikhawatirkan akan mengalami kemunduran. Selain itu, tidak optimalnya penyerapan anggaran MBG mencerminkan perlunya perbaikan sistem, terutama dari aspek perencanaan dan akuntabilitas
Kondisi anggaran pendidikan Indonesia saat ini menunjukkan perlunya koreksi mendasar dalam kebijakan pemerintah. Dominasi MBG dalam anggaran pendidikan menggeser perhatian dari kebutuhan substansial dunia pendidikan.
Rekomendasi utama adalah memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan dan menempatkannya pada pos anggaran yang lebih sesuai, seperti kesehatan, sosial, atau ketahanan pangan. Dengan begitu, anggaran pendidikan dapat kembali optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran nasional.
Indonesia juga dapat mengadopsi praktik negara maju yang memisahkan anggaran pendidikan dan sosial agar kedua sektor berjalan efektif. Penataan ulang ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang bukan hanya besar secara anggaran, tetapi juga unggul dalam mutu.
Tanpa perbaikan kebijakan yang cepat dan strategis, Indonesia berisiko mewariskan sistem pendidikan yang kaya anggaran tetapi miskin kualitas sebuah tantangan serius bagi masa depan generasi penerus bangsa.(*)
