Jakarta, Teraspapua.com – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada Kamis, 5 Februari 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jalan M.H. Thamrin Nomor 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Audiensi ini membahas berbagai program pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya yang berkaitan dengan sektor perumahan rakyat.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya optimalisasi dan keberlanjutan program-program perumahan subsidi yang selama ini telah digulirkan pemerintah.
“Banyak program APBN yang dirancang untuk membantu masyarakat, mulai dari rumah subsidi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), penanganan kawasan kumuh, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), bantuan pembangunan rumah, hingga program rumah rakyat lainnya. Yang paling penting adalah bagaimana program-program ini benar-benar dijalankan dengan baik di lapangan,” ujar Maruarar Sirait.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kawasan kumuh yang telah dibenahi tidak boleh kembali kumuh hanya karena minimnya perawatan dan pengawasan.
“Kalau tidak dijaga keberlanjutannya, dalam dua atau tiga tahun kawasan yang sudah ditata bisa kembali seperti semula. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.
Maruarar juga mendorong para kepala daerah untuk menjadi teladan dalam membangun dengan hati dan visi jangka panjang. Setiap program perumahan, kata dia, harus dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu lama, bahkan lintas generasi.
“Pembangunan itu bukan hanya soal hari ini atau satu-dua tahun ke depan. Yang kita kejar adalah manfaat berkelanjutan bagi rakyat. Mari kita pastikan program-program ini tidak hanya sukses di awal, tetapi juga memberi dampak positif yang terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesempatan audiensi tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung dengan Menteri PKP merupakan momen penting bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat di daerah.
“Kami berterima kasih karena hari ini diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Bapak Menteri. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami, sekaligus kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-Ibu anggota Dewan,” kata Abisai.
Dalam audiensi itu, Wali Kota Jayapura juga melaporkan sekaligus memohon dukungan dan restu Menteri PKP terkait sejumlah usulan program perumahan yang telah diajukan sebelumnya, baik melalui aplikasi resmi maupun secara administratif.
“Pada prinsipnya, seluruh persyaratan sudah kami penuhi. Memang berdasarkan data, Kota Jayapura mungkin belum sepenuhnya masuk dalam kategori tertentu, salah satunya karena data kemiskinan yang menunjukkan penurunan. Namun kami ingin menegaskan bahwa masih banyak masyarakat di Kota Jayapura yang sangat membutuhkan perhatian, khususnya di bidang perumahan,” jelasnya.
Abisai Rollo juga mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan unsur terkait untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses terhadap program perumahan rakyat. Seluruh usulan, lanjutnya, telah diinput melalui sistem aplikasi dan dilengkapi dengan dokumen fisik yang akan diserahkan melalui Sekretaris Jenderal atau Inspektur Jenderal Kementerian PKP.
“Kami juga menyampaikan terima kasih atas bantuan-bantuan yang telah diterima sebelumnya. Terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, dan seluruh jajaran. Puji Tuhan, semua bantuan tersebut berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Jayapura,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abisai Rollo mengatakan bahwa Kota Jayapura merupakan miniatur Indonesia karena dihuni oleh seluruh suku bangsa dari berbagai daerah. Oleh karena itu, dalam penyaluran bantuan, pemerintah daerah tidak membedakan latar belakang suku, asal-usul, atau status sosial.
“Prinsip kami sederhana: siapa yang benar-benar membutuhkan, itulah yang kita bantu. Terutama untuk perumahan rakyat,” tegasnya.
Usulan yang diajukan Pemerintah Kota Jayapura, kata Abisai, difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih membutuhkan hunian layak. Ia berharap pada tahun berjalan masih terdapat ruang kebijakan atau alokasi anggaran yang memungkinkan Kota Jayapura memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah pusat.
“Harapan kami, Pak Menteri, kiranya masih ada perhatian dan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Jayapura. Kami siap menjalankan dan mengawal program tersebut agar benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
(Veb)
