Jayapura, Teraspapua.com – Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen), Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Rapat Kerja (Raker) Fakultas Hukum yang telah meluangkan waktu untuk duduk bersama, berdiskusi, serta memikirkan arah pengembangan Fakultas Hukum Uncen ke depan.
Apresiasi tersebut disampaikan Dr. Yustus Pondayer saat penutupan Raker Fakultas Hukum Uncen, yang menjadi forum strategis untuk mengevaluasi seluruh program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 sekaligus merumuskan perencanaan program untuk tahun 2026.
“Rapat kerja ini kita laksanakan untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan pada tahun 2025, sekaligus merencanakan program-program yang akan kita jalankan pada tahun 2026,” ujar Yustus Pondayer.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan program kerja memiliki keterkaitan erat dengan siklus penganggaran. Program yang direncanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027, sebagaimana program yang direncanakan pada tahun 2025 direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Namun demikian, Yustus menegaskan terdapat sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan fakultas, khususnya terkait masa berlaku akreditasi Fakultas Hukum Uncen yang akan berakhir pada Oktober 2027. Oleh karena itu, sejumlah program prioritas perlu dimasukkan dalam revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), baik pada revisi pertama maupun revisi berikutnya.
“Isu akreditasi ini sangat penting. Hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan persiapan akreditasi akan menjadi perhatian pimpinan fakultas untuk dimasukkan dalam revisi DIPA, sehingga beberapa program perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Dalam Raker tersebut, setiap bidang, mulai dari akademik, keuangan, kemahasiswaan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), hingga Program Studi Magister Ilmu Hukum, telah memaparkan capaian program yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Yustus mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Uncen untuk tidak bersikap pesimis. Ia menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan kerja sama dalam mengembangkan fakultas.
“Kendati anggaran kita terbatas, janganlah kita pesimis. Bagi setiap orang yang beriman, selalu ada ‘orang Samaria yang baik hati’ yang akan datang dengan caranya sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita. Mari kita berkolaborasi dan bekerja bersama-sama, karena Fakultas Hukum bukan milik satu atau dua orang, melainkan milik kita semua,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh civitas akademika untuk menjaga almamater dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Menurutnya, Fakultas Hukum Uncen harus terus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan tetap berakar pada kearifan lokal serta mampu beradaptasi dengan perkembangan nasional dan internasional.
Lebih lanjut, Yustus Pondayer menegaskan bahwa untuk tahun 2026, Fakultas Hukum Uncen tetap merujuk pada rencana program yang telah dipaparkan oleh masing-masing bidang, baik akademik, keuangan, kemahasiswaan, LKBH, maupun Program Studi Magister Ilmu Hukum. Program-program tersebut akan menjadi dasar kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun berjalan.
“Program-program yang dibicarakan hari ini juga akan kita dorong agar dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku,” tambahnya.
Terkait Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Yustus menjelaskan bahwa lembaga tersebut difokuskan untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.
“LKBH hadir untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, baik dalam perkara prodeo maupun pro bono. Bantuan tersebut mencakup litigasi, nonlitigasi, serta layanan konsultasi hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, LKBH Fakultas Hukum Uncen didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum pidana maupun perdata, sehingga layak untuk memberikan pendampingan, akses keadilan, serta pencerahan hukum kepada masyarakat.
Ke depan, Fakultas Hukum Uncen juga akan berupaya membangun kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam penanganan perkara yang membutuhkan keterangan ahli.
“Kami akan mendorong kerja sama dengan Polri, sehingga dosen-dosen Fakultas Hukum Uncen dapat memberikan dukungan sebagai saksi ahli dalam perkara-perkara yang membutuhkan keterangan akademis. Dengan demikian, Fakultas Hukum dapat berkontribusi nyata dalam penegakan hukum,” pungkasnya.
(Har/Rck)
