Jakarta, Teraspapua.com – Anggota DPD RI asal Papua, Carel Suebu, menyoroti tahapan rekrutmen pendamping dan pengawas dalam program Koperasi Desa Merah Putih, khususnya terkait penerapan standar nilai ambang batas (passing grade) secara nasional yang dinilai belum mempertimbangkan kondisi daerah di Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Carel Suebu usai menghadiri sidang paripurna di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Carel, penerapan passing grade secara seragam di seluruh wilayah Indonesia perlu dievaluasi, mengingat adanya perbedaan kondisi objektif antar daerah, terutama di Papua.
Ia mengungkapkan, dari total 1.029 desa dan kelurahan di Provinsi Papua, hanya sekitar 100 peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi pendamping dan pengawas koperasi tersebut.
“Berdasarkan fakta di lapangan, jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Papua mencapai 1.029, namun yang lulus seleksi hanya sekitar seratus lebih. Ini terjadi karena nilai peserta berada di bawah standar nasional yang telah ditetapkan,” ujar Carel.
Atas kondisi tersebut, Carel meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kebijakan khusus berupa penyesuaian passing grade bagi peserta seleksi di Papua, agar lebih relevan dengan kondisi daerah.
“Kami memohon kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, agar Papua dapat diberikan passing grade yang disesuaikan dan tidak disamaratakan dengan standar nasional,” katanya.
Meski demikian, Carel tetap menyampaikan apresiasi terhadap program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Pada prinsipnya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas program ini. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Carel menambahkan, program tersebut juga berpotensi menekan angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Ia berharap, dengan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih kontekstual, program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Papua.
(rck)
