Jayapura, Teraspapua.com – Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Awan, ketersediaan BBM di tingkat depot masih dalam kondisi aman dan terus dijaga secara nasional oleh Pertamina. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas distribusi logistik ke wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Stok BBM di depot tersedia dan selalu dijaga. Bahkan untuk wilayah Papua, kami memberikan prioritas khusus karena jalur distribusinya yang cukup kompleks,” ujar Awan.
Ia juga memastikan bahwa pasokan BBM di setiap SPBU terus dipantau agar tidak mengalami kekosongan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Namun demikian, pernyataan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Anggota Komisi IV DPR Papua, Yermias Y. Yanggu Wouw. Ia menilai penjelasan yang disampaikan Pertamina secara konsep sudah baik, tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.
“Penjelasan dari Pertamina bagus, tetapi eksekusi di lapangan justru bermasalah. Realitasnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan,” kata Yermias saat Komisi IV DPR Papua rapat kerja dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Dok VIII Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Ia menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan distribusi BBM, khususnya jenis solar dan dexlite, yang disebut banyak dialihkan untuk kepentingan lain seperti aktivitas pertambangan di wilayah pegunungan. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran dan dijual dengan harga lebih tinggi.
“BBM seperti dexlite saat ini banyak digunakan di tambang-tambang, bahkan menggantikan solar. Ini yang harus ditindak karena berdampak langsung pada ketersediaan BBM bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Yermias juga menyoroti lemahnya pengawasan di SPBU, meskipun telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Ia mempertanyakan efektivitas pemantauan tersebut karena praktik penyimpangan di lapangan masih terus terjadi.
“CCTV ada, tetapi praktik di lapangan tidak terlihat terkendali. Ini yang harus dievaluasi dan ditindak tegas,” tegasnya.
Yermias mengungkapkan bahwa antrean panjang kendaraan sudah terjadi sejak pagi hari. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah sopir truk telah mengantre sejak pukul 06.00 WIT, namun pada pukul 08.00 WIT, stok solar di SPBU sudah habis.
“Ini menunjukkan bahwa secara realitas, stok di lapangan tidak mencukupi. Kalau memang stok banyak, kenapa dalam dua jam sudah habis?” katanya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya distribusi SPBU di wilayah sekitar Jayapura, seperti di Nimboran, Kabupaten Jayapura. Menurutnya, percepatan operasional SPBU di daerah tersebut sangat penting agar masyarakat tidak terpusat mengisi BBM di Kota Jayapura.
“SPBU yang belum berfungsi harus segera diaktifkan dan disuplai BBM agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” ujarnya.
Akibat kondisi tersebut, antrean kendaraan bahkan dilaporkan mengular hingga ke depan Kantor DPR Papua dan Gereja Pengharapan, yang berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.
Lebih lanjut, Yermias meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan CCTV secara maksimal selama 24 jam serta bekerja sama dengan Polda Papua untuk menindak pelaku penyimpangan distribusi BBM.
Ia juga mengusulkan agar sistem antrean di SPBU diperbaiki, termasuk dengan penerapan nomor antrean serta penambahan waktu pelayanan bagi kendaraan, khususnya truk.
Selain itu, ia mendorong Pertamina untuk membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat agar laporan terkait dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
“Pengaduan harus dibuka. Masyarakat bisa kirim bukti berupa foto atau video agar Pertamina bisa langsung menindak SPBU yang bermasalah,” ujarnya.
Yermias menegaskan bahwa praktik-praktik penyimpangan distribusi BBM menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang, meskipun secara data stok BBM dinyatakan tersedia.
Ia berharap Pertamina dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil.
“Sebagai wakil rakyat, kami meminta Pertamina segera menyelesaikan persoalan ini. Jangan hanya bagus di teori, tetapi harus nyata di lapangan,” tegasnya.
