Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja dan koordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Jayapura untuk memastikan kesiapan pelayanan, fasilitas, serta aspek keselamatan penumpang menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, S.H., M.H., pada Jumat (13/11/2026), tersebut juga bertujuan memastikan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat di Tanah Papua, terutama menghadapi peningkatan mobilitas penumpang selama periode libur akhir tahun.
Joni mengatakan, pengawasan terhadap kesiapan pelabuhan merupakan bagian dari tanggung jawab DPR Papua untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan layak.
“Hari ini DPR Papua, khususnya Komisi IV, berkunjung ke PT Pelindo Jayapura. Kami ingin memastikan pelayanan dan aspek keselamatan bagi para penumpang kapal yang akan melakukan perjalanan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun, perhatian kami bukan hanya kepada penumpang, melainkan juga pelayanan umum kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua,” ujar Joni.
Menurut dia, transportasi laut memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat antardaerah, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, maupun wilayah lainnya di Indonesia.
Karena itu, kesiapan fasilitas pelabuhan dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Terlebih, transportasi laut masih menjadi salah satu moda utama yang diandalkan masyarakat Papua untuk melakukan perjalanan antarpulau.
Dalam kunjungan tersebut, Joni mengaku terkesan dengan peningkatan fasilitas pelayanan yang disediakan PT Pelindo Jayapura. Setelah mengikuti pemaparan dari manajemen, pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua kemudian meninjau langsung sejumlah fasilitas di ruang tunggu penumpang, mulai dari lantai satu hingga lantai dua.
Ia menilai fasilitas yang tersedia saat ini semakin representatif dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bahkan, kualitas ruang tunggu Pelabuhan Jayapura dinilainya sudah mendekati standar fasilitas pelayanan di bandara.
Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya troli untuk barang bawaan penumpang, pendingin ruangan atau AC, klinik kesehatan, ruang VIP, toilet umum, hingga toilet khusus bagi penyandang disabilitas.
Menurut Joni, ketersediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam menghadirkan pelayanan transportasi publik yang inklusif. Pelabuhan harus mampu memberikan akses dan kenyamanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Kenyamanan penumpang sudah sangat bagus. Kami, pimpinan dan anggota Komisi IV, sudah melihat sendiri fasilitas yang tersedia di ruang tunggu. Pelayanannya tidak kalah dengan fasilitas yang ada di bandara,” katanya.
Meski memberikan apresiasi, Joni mengingatkan PT Pelindo agar tidak cepat berpuas diri. Peningkatan fasilitas harus diikuti dengan pemeliharaan secara berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Atas nama Komisi IV DPR Papua, ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran PT Pelindo Jayapura atas berbagai fasilitas yang telah disediakan. Ia berharap fasilitas tersebut terus dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pengguna jasa pelayaran, khususnya penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Selain fasilitas dan kenyamanan penumpang, persoalan ketertiban akses masuk ke kawasan pelabuhan turut menjadi perhatian Komisi IV DPR Papua.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Jansen Monim, menegaskan pentingnya penerapan aturan pembatasan akses bagi pengantar penumpang, terutama di kawasan ruang tunggu keberangkatan.
Menurut Jansen, fasilitas ruang tunggu harus diprioritaskan bagi penumpang yang telah memiliki tiket. Sementara itu, pengantar penumpang perlu dibatasi sampai pada area yang telah ditentukan pengelola pelabuhan.
Ia menilai sistem tersebut perlu diterapkan secara konsisten sebagaimana mekanisme pelayanan di bandara, di mana akses menuju ruang tunggu keberangkatan hanya diperuntukkan bagi penumpang yang memenuhi ketentuan perjalanan.
“Pengantar penumpang harus sampai pada batas yang sudah ditentukan. Tidak perlu lagi masuk ke ruang tunggu. Semua harus tertib supaya fasilitas yang ada di Pelabuhan Jayapura ini bisa kita jaga bersama,” ujar Jansen.
Ia mengakui, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang merasa memiliki keleluasaan memasuki kawasan terbatas karena mempunyai hubungan keluarga atau mengenal petugas yang bekerja di lingkungan pelabuhan.
Namun, menurut dia, kedekatan personal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
“Suka atau tidak suka, aturan harus kita tegakkan. Jangan karena ada keluarga saya, atau karena saya mengenal petugas, kemudian merasa bisa masuk begitu saja. Semuanya harus sama. Bahkan, kami anggota dewan juga harus memberikan contoh,” tegasnya.
Jansen juga mengajak seluruh anggota DPR Papua ikut menyosialisasikan pentingnya menjaga fasilitas publik kepada masyarakat, terutama saat melaksanakan kegiatan reses dan turun langsung ke daerah pemilihan.
Menurut dia, keberhasilan menjaga fasilitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pengelola, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Ia mengaku terkesan dengan kondisi ruang tunggu Pelabuhan Jayapura yang dinilai semakin representatif, termasuk ketersediaan toilet dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
Karena itu, ia meminta PT Pelindo terus berkoordinasi dengan pihak keamanan dan bersikap tegas dalam menerapkan aturan akses masuk pelabuhan.
“Saya berharap PT Pelindo terus berkoordinasi terkait pengamanan dan harus tegas dalam menerapkan aturan. Fasilitas yang sudah bagus ini harus dijaga bersama,” katanya.
Sementara itu, Junior Manager Operasi PT Pelindo Jayapura, Davilino Raymond Yohniz Pattiwael, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR Papua.
Menurut dia, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi manajemen untuk memperlihatkan secara langsung kesiapan fasilitas pelayanan sekaligus menerima masukan dari para wakil rakyat guna meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR Papua, dalam hal ini Komisi IV, yang sudah datang mengunjungi kami dan melihat langsung fasilitas yang telah disediakan. Semua fasilitas sudah diperiksa,” ujarnya.
Davilino mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Komisi IV akan menjadi perhatian pihaknya, terutama terkait pengaturan arus penumpang, ketertiban kawasan pelabuhan, serta kesiapan menghadapi peningkatan aktivitas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru.
Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah potensi kepadatan di kawasan pelabuhan, baik ketika penumpang turun dari kapal Pelni maupun saat calon penumpang datang untuk membeli tiket menjelang keberangkatan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, PT Pelindo mengimbau masyarakat agar membeli tiket kapal jauh-jauh hari sebelum jadwal keberangkatan.
Davilino menjelaskan, kebiasaan calon penumpang yang baru mencari atau membeli tiket ketika kapal sudah mendekati jadwal keberangkatan berpotensi menimbulkan penumpukan orang di kawasan pelabuhan.
“Untuk perjalanan libur Natal dan Tahun Baru, kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar membeli tiket jauh-jauh hari. Sangat berisiko apabila penumpang baru membeli tiket ketika kapal sudah akan berangkat. Kondisi itu tentu bisa menimbulkan kepadatan di dalam pelabuhan,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat yang datang tanpa tiket dan baru mencari tiket menjelang keberangkatan menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pelayanan penumpang.
Karena itu, PT Pelindo mengharapkan masyarakat mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai batas akses bagi pengunjung, pengantar, dan calon penumpang.
Davilino menegaskan, ruang tunggu yang disediakan PT Pelindo pada prinsipnya diperuntukkan bagi penumpang yang telah memiliki tiket perjalanan.
Pembatasan akses tersebut, kata dia, bukan dimaksudkan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan itu diterapkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa pelabuhan.
Dalam menghadapi periode Nataru, PT Pelindo juga akan memperkuat koordinasi dengan regulator, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.
Koordinasi tersebut akan dilakukan melalui rapat persiapan pembentukan posko Natal dan Tahun Baru sebagai wadah menyatukan langkah dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas transportasi laut.
“Kami akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di pelabuhan. Persiapan ini penting agar pelaksanaan pelayanan selama Natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ujarnya.
Selain kesiapan pelayanan penumpang, Komisi IV DPR Papua juga memperoleh penjelasan mengenai pengaturan operasional terminal peti kemas selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Manager Operasi PT Pelindo Terminal Petikemas/Pelindo Regional 4 Jayapura, Jems Jefrry Fonataba, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas kendaraan angkutan barang ketika kapal penumpang tiba maupun berangkat.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah penyesuaian aktivitas bongkar muat, khususnya penghentian sementara kegiatan receiving dan delivery peti kemas menjelang kedatangan kapal penumpang.
Aktivitas penerimaan dan pengeluaran peti kemas tersebut akan kembali dibuka setelah kapal penumpang menyelesaikan seluruh kegiatan dan meninggalkan kawasan pelabuhan.
“Pada prinsipnya, untuk mengantisipasi kemacetan, aktivitas receiving dan delivery peti kemas akan kami hentikan sebelum kapal penumpang datang. Setelah kapal berangkat, baru aktivitas kontainer kami buka kembali,” jelas Jems.
Menurut dia, pola pengaturan tersebut telah menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan pelabuhan, terutama ketika terjadi peningkatan aktivitas kapal penumpang.
Selain pengaturan operasional internal, Terminal Peti Kemas Jayapura juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan Dinas Perhubungan untuk membantu mengendalikan pergerakan kendaraan di sekitar pelabuhan.
Jems menegaskan, pelayanan terminal peti kemas tetap disiapkan selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan atau 7/24.
Kesiapan tersebut meliputi peralatan operasional dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan distribusi barang.
“Untuk peti kemas, pelayanan kami lakukan 7/24. Artinya, peralatan dan sumber daya manusia selalu siap untuk memberikan pelayanan. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan permintaan pemilik barang,” katanya.
Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, PT Pelindo Jayapura berharap seluruh aktivitas kepelabuhanan, baik pelayanan penumpang maupun distribusi barang, dapat berjalan optimal selama masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Kesiapan fasilitas, pengaturan arus penumpang, penegakan aturan akses masuk, hingga penyesuaian operasional terminal peti kemas diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pelabuhan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan maupun distribusi logistik selama periode Nataru.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPR Papua Joni Y. Betaubun didampingi Sekretaris Komisi IV Jefry Hendri Bisai serta anggota Komisi IV, yakni Jansen Monim, Yermias Yanggu Wouw, Alberth Meraudje, Martinus Pasang, H. Wagus Hidayat, Yotam Bilasi, dan Valentina Ibe.
(rck)
