Jayapura,Teraspapua.com – Panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD kota Jayapura menggelar rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid 19 kota Jayapura.
Rapat dipimpin oleh ketua pansus ,Yuli Rahman,SH dan berlangsung di aula DPRD setempat,Selasa (28/7/2020).
Dalam rapat tersebut ketua tim gugus tugas mempresentasikan perkembangan dan penanganan Covid-19 kepada Pansus .Terutama penggunaan anggaran.
Sementara itu juga,Pansus Dewan mendesak pokja pengamanan dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang menyampaikan berita-berita hoax.
“Pokja pengamanan dan penegakan hukum harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang menyampaikan berita hoax terkait pandemi ini.Jangan ada bahasa-bahasa yang muncul, bahwa penanganan Covid-19 hanya sebagai bisnis”tegasnya.
Yuli Rahman juga mengatakan,anggaran penanganan Covid pemkot Jayapura semakin menipis sehingga rencana untuk memperdayakan RT dan RW tangguh yang merupakan program BPBD Provinsi Papua
Sudah ada pilot project program itu di tiap-tiap Kelurahan dan segera kita follow up.
Menurut Yuli Rahman,RTdan RW tangguh difungsikan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ,karena kita tidak mempunyai rumah sakit yang memadai.
Pasalnya, sudah banyak tenaga medis yang terpapar,fasilitas rumah sakit juga sudah tidak memungkinkan.Jadi program ini sangat bagus untuk mengkarantina pasien secara mandiri ,tapi tetap dipantau oleh tenaga medis.
Yuli Rahman berharap ada informasi ,koordinasi yang intensif antara ketua tim gugus tugas dan pokja – pokja dengan Ketua dan anggota Pansus.
Lanjut dikatakan,saat ini kita juga minta kepada Wali Kota dan tim gugus tugas bahwa dengan anggaran yang terbatas maka kita mengoptimalkan SDM yang ada di kota Jayapura.
“Jadi Disperindagkop khusus berurusan dengan pedagang pasar ,Dinas Perhubungan dengan para sopir di setiap terminal untuk mengedukasi mereka untuk tetap mematuhi prosedur kesehatan”ujarnya.
Politis Golkar itu juga menuturkan, Pansus telah melakukan koordinasi dengan DPR Papua dan sudah menyerahkan rincian, item sampai dengan Desember 2020.
Sudah diserahkan juga usulan anggaran tambahan kepada DPRP sebesar Rp19 miliar. Namun ada pengajuan tambahan dari Wali Kota menjadi Rp22 miliar.
Kami sangat berharap pemerintah provinsi Papua dapat membantu pemerintah kota Jayapura,karena peningkatan kasus Cofid-19 juga berdampak kepada pemerintah provinsi”pungkasnya.
Ketua tim gugus tugas,Ir.H.Rustan Saru,MM juga mengatakan,saat ini aktivitas gugus tugas sudah terbatas dan sudah berakhir pada tanggal 20 juli terkait dengan penggunaan anggaran.
Untuk itu rapat kerja bersama Pansus DPRD kota ini untuk melihat langkah-langkah pola penanganan covit 19 ke depan.Terutama megoptimalkan Puskesmas
“Jadi kita harus dorong untuk mengoptimalkan puskesmas-puskesmas yang ada di kota Jayapura.Maka pokja penanganan harus aktif sosialisasi ke masyarakat”terangnya.
Lanjut diminta sosialisasi ke masyarakat melalui Puskesmas dalam rangka isolasi mandiri kepada warga yang Covid.Jika itu berjalan maka bisa penghematan anggaran.
Selain itu juga optimalisasi RT dan RW .Pasalnya saat ini tidak bergerak ,sehingga rapat hari ini untuk mendorong agar gugus tugas bisa memanfaatkan itu.
“Jadi OPD-OPD terkait kita dorong agar memainkan peran untuk penanganan Covid di kota Jayapura agar RT dan RW bisa aktif.Selama ini mereka kurang aktif”harapnya.
Nantinya ke depan gugus tugas harus melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Puskesmas ,RT/ RW termasuk tokoh masyarakat tokoh agama dan membagi tugas.Nantinya juga akan memberdayakan masyarakat untuk isolasi mandiri.
Menurut Rustan Saru ,akan dibuat standar operasional prosedur agar masyarakat taat jika kena Cofid. Sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit atau Hotel Sahid tapi cukup isolasi mandiri kalau tanpa gejala.Namun jika ada gejala maka kita akan rujuk ke rumah sakit.
Rustan Saru juga mengatakan nantinya juga akan ada penindakan hukum terhadap masyarakat yang menyebarkan isu – isu hoax terkait dengan covid 19.
Pasalnya, ada yang menyebutkan bahwa cofid-19 itu tidak betul ,ada juga yang cofid19 benar adanya.Sepertinya ada konspirasi sehingga perlu diberikan penegakan hukum yang tegas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi hoax.
Lebih lanjut dijelaskan tim gugus tugas bahkan Pansus telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan anggaran dan itu merupakan langkah-langkah emergency yang ditempuh pemerintah kota.
Seperti penggunaan Hotel Sahid di mana Pemkot telah mengajukan anggaran hampir 23 miliar untuk penanganan pasien covid 19 di Hotel Sahid sampai bulan Desember tahun ini.
Perbulan Hotel Sahid yang digunakan sebesar Rp2 miliar .Kontrak hotel pemerintah kota sampai 20 Juli telah selesai dan kita sudah lapor ke pemerintah provinsi untuk bantuan anggaran.
Pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua terkait dengan anggaran ,RT RW tangguh dan pemberdayaan Puskesmas.
Karena jika Cofid-19 ini tidak dituntaskan ,maka masuk ke new normal tidak akan jalan.
Karena rasio epidemiologi kota Jayapura masih tinggi yaitu 2,9. Tidak memenuhi standar .Minimal harus dibawah 1 baru bisa diterapkan new normal.
Rustan Saru merincikan sejak tanggal 17 Maret sampai hari ini dan batas di tanggal 20 Juli anggaran dibutuhkan Rp18 miliar .Yang baru terpakai Rp13 miliar.
Untuk anggaran tersebut telah kita bagi pada pokja penanganan ,Pokja pencegahan ,publikasi dan pokja penindakan hukum”pungkasnya.
(Ricko).
