PGGP Papua Tanggapi Isu Indikasi Kotak Kosong di Pilkada 2024

Ketua PGGP Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, saat memberikan keterangan perss di ruang kerja wakil ketua MRP Papua, Pokja Agama.

Jayapura,Teraspapua.com – Persatuan Gereja – Gereja Papua (PGGP) tanggapi isu indikasi kotak kosong pada Pilkada serentak 2024, baik Gubernur Wakil Gubernur, Walikota Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.

“Sebagai tokoh gereja (Agama) kita tidak terlibat langsung pada politik praktis. Saya berbicara terkait dengan pelaksanaan Pilkada nanti, kami bertindak sebagai penjaga moral dari masyarakat,” ujar Ketua PGGP Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You,  usai pertemuan dengan MRP Papua Diruang MRP wakil ketua 1, Pokja Agama, Jumat (16/8/2024).

banner 325x300

Dijelaskan Matopai You, kami mendengar bahwa beberapa waktu terakhir ini, masyarakat agak gelisah, cemas entah benar atau tidak karena belum ada bukti. Tapi mereka mendengar bahwa nanti ada kotak kosong pada waktu pilkada baik bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil Gubernur.

Jangan sampai ada calon tunggal di pilkada ini, tentu saja mereka inginkan agar calon-calon hendaknya lebih dari satu calon, supaya hak demokrasi masyarakat sesuai hati nurani dapat di salurkan sesuai pilihan dan keinginan mereka, sambungnya.

Kata Matopai You, kalau hanya 1 pasangan, yang lain merasa keinginan pilihan mereka tidak dapat disalurkan dan itu berarti bahwa hak demokrasi sebagai hak dasar tidak diberikan kesempatan.

“Kami sebagai pimpinan Agama di Papua selama ini kami berdoa di semua tempat, di tiap daerah Kabupaten, kota dan Provinsi agar supaya pilkada berjalan dengan damai. Karena itu kami tidak menginginkan, karena aspirasi dari masyarakat tidak dihargai, sehingga terjadi gesekan-gesekan di antara masyarakat yang nanti bisa mengganggu proses perjalanan pilkada. Justru itu kami tidak inginkan, kembali tegas Matopai You.

Oleh karena itu kami berharap kepada para pemimpin baik penyelenggaraan pilkada, agar mengakomodir aspirasi masyarakat Papua, agar supaya mereka tidak menerima pilkada calon tunggal. Itu berarti mereka mau pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan lebih dari satu calon. Disitu kita bisa menjamin agar pelaksanaan pilkada berjalan jujur, adil, damai dan bermartabat.

“Maka kami juga mengharapkan agar supaya semua pihak yang terkait, hendaknya dapat mendukung dan mengakomodir keinginan dari masyarakat. Karena masyarakat yang membutuhkan pemimpin, masyarakat lah yang mau pemimpin-pemimpin yang di kehendaki,” pungkasnya.