Jayapura, Teraspapua.com – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Tulus Sianipar, menyampaikan keprihatinan atas sikap Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang dinilai telah melanggar prinsip netralitas sebagai pejabat negara.
Dalam pernyataannya, Tulus menilai bahwa sejak diangkat menggantikan Ramses Limbong, kehadiran Agus Fatoni awalnya tidak menimbulkan kecurigaan. Ia dianggap menjalankan peran sebagaimana mestinya, yakni mendukung kelancaran pelaksanaan PSU.
Namun, belakangan muncul narasi-narasi yang dinilai kontroversial saat Agus Fatoni melakukan safari ke sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Kota Jayapura. Dalam berbagai pertemuan, terutama saat memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), PJ Gubernur disebut kerap menyampaikan imbauan yang secara implisit mengarahkan dukungan terhadap calon tertentu.
“Tidak ada masalah ketika Pak Fatoni datang menggantikan Pak Ramses. Tapi setelah beliau mulai menyampaikan ajakan memilih calon yang punya banyak dukungan dan bisa menarik investor, itu bukan lagi posisi netral,” ujar Sianipar kepada awak media, Senin (5/8/2025).
Menurut Sianipar, tugas utama seorang penjabat gubernur adalah menjaga stabilitas, netralitas, dan kelancaran seluruh tahapan PSU. Ia menekankan bahwa siapa pun calon gubernur yang terpilih pasti memiliki kapasitas untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan menarik investasi untuk pembangunan Papua.
“Jangan membangun kesan seolah hanya satu calon yang layak. Semua kandidat punya peluang dan kapasitas untuk membawa Papua lebih baik,” tambahnya.
Ia menyesalkan bahwa dalam arahannya kepada ASN di Balai Kota Jayapura, PJ Gubernur justru menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada penggiringan opini politik publik menjelang hari pemungutan suara.
“Itu bentuk pengaruh terselubung kepada pemilih, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat negara,” kritik Tulus.
Tulus Sianipar dengan tegas meminta PJ Gubernur untuk menghentikan seluruh aktivitas yang terkesan bermuatan politik dan segera fokus pada tanggung jawab administratif, termasuk penyelesaian pelantikan anggota DPR Papua dari jalur pengangkatan.
“PJ Gubernur bukan sedang berkampanye. Tugas utamanya adalah menjamin PSU berjalan aman, damai, dan jujur, bukan menciptakan kegaduhan dengan safari politik menjelang hari pemungutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Fatoni menjalankan tugas sesuai dengan batas kewenangannya sebagai pejabat sementara, bukan mengambil alih peran dan wacana yang seharusnya dijalankan oleh para kandidat resmi yang berkompetisi dalam Pilkada.
Tulus menutup pernyataannya dengan imbauan kepada semua pihak, terutama penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta ASN dan elemen pemerintah lainnya, untuk menjaga integritas dan netralitas.
“Papua adalah rumah besar yang plural dan bermartabat. Jangan kotori proses demokrasi dengan sikap berpihak. Perbedaan pilihan itu biasa, tapi jangan sampai memecah persatuan kita,” pungkasnya.
Pemilu yang jujur, damai, dan bebas dari intervensi, menurut Sianipar, adalah kunci untuk melahirkan pemimpin yang sah dan dipercaya rakyat, serta membawa harapan baru bagi masa depan Papua lima tahun ke depan.
(Har)
