Jayapura, Teraspapua.com – Program ketahanan pangan menjadi fokus utama dalam acara sosialisasi bertajuk “Senator Peduli Ketahanan Pangan” penanaman jagung yang dogear di Hotel Amazing Grace, milik Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini digagas oleh Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Pdt. David Harold Waromi, yang juga dikenal sebagai senator yang vokal dalam isu-isu kerakyatan dan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Aset Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Frits M. Morim, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Senator Pdt. David Waromi atas perhatian dan komitmennya terhadap isu ketahanan pangan di Papua. Ia menilai program penanaman jagung yang diusung DPD RI merupakan langkah strategis yang sejalan dengan program-program pusat maupun daerah yang telah berjalan.
“Ini materi yang sangat bagus tentang ketahanan pangan, terutama terkait penanaman jagung. Saya melihat hampir di semua wilayah, program ini sudah mulai dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ungkap Pdt. Frits Morim.
Namun, Pdt. Frits Morim juga memberikan masukan penting kepada DPD RI agar turut memperhatikan kelestarian pohon sagu yang kini mulai terancam punah di berbagai wilayah Papua. Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang menyebabkan hutan sagu semakin berkurang.
“Selain penanaman jagung, saya kira perlu juga diperjuangkan agar pemerintah pusat turut membiayai program penanaman kembali pohon sagu. Sagu merupakan komoditas penting bagi masyarakat adat di Papua. Di pasar – pasar maupun restoran, konsumsi sagu masih sangat tinggi dibanding jagung. Bahkan saat kita ke Jakarta pun, makanan khas kita seperti papeda masih berbahan dasar sagu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pdt. Frits Morim juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan sektor perikanan dan pengelolaan aset tanah yang dimiliki oleh Sinode GKI. Ia menjelaskan bahwa GKI memiliki sekitar 4 juta hektare lahan kosong di Papua, yang sebagian besar telah disertifikatkan, termasuk 10 hektare di Kabupaten Keerom.
Ia juga menyinggung pembangunan pasar ikan modern di Bosnik, Biak Timur, yang dibangun bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meski fasilitas telah tersedia, tantangan utama saat ini adalah pemasaran hasil laut.
“Pasar ikannya sudah ada, tapi akses pasarnya yang masih sulit. Kami harap DPD bisa membantu kami mengembangkan jaringan pemasaran hasil laut di Bosnik,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Senator Pdt. David Harold Waromi menyampaikan bahwa usulan serupa terkait pelestarian pohon sagu juga telah disampaikan oleh sejumlah perwakilan dari daerah lain, seperti Waropen. Pdt. Waromi memastikan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius DPD RI.
“Penanaman jagung ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk mengusulkan komoditas lain, termasuk sagu. Apa yang disampaikan oleh Pdt. Frits Morin sudah masuk dalam catatan kami. Kita akan coba desain agar kawasan hutan sagu seperti di Sentani, bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata edukatif. Anak cucu kita harus tahu dan
mengenal seperti apa pohon sagu itu,” kata Pdt. Waromi.
Ia bahkan mengusulkan agar suatu saat dibuat pameran sagu, sebagai bentuk edukasi bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga pangan lokal dan budaya Papua. Waromi juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung di kawasan hutan sagu, seperti tempat duduk hingga akses internet (Wi-Fi), agar lebih menarik minat masyarakat.
Terkait pasar ikan di Bosnik, Waromi menyarankan agar pihak Sinode GKI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru kembali dari Jepang, di mana ia melakukan penjajakan untuk kerja sama ekspor hasil laut, termasuk kemungkinan pemasaran ikan Papua ke Jepang.
“Saya berencana ke Jepang, rencananya ke Yamagata untuk bertemu Gubernur di sana. Tujuan saya untuk mengecek apakah hasil perikanan kita bisa diterima di Jepang. Sebab, masalah utama kita bukan pada produksi, tetapi pada pasarnya. Ini menjadi catatan khusus, dan akan saya laporkan kepada Presiden melalui Wakil Menteri Pertanian
RI, Bapak Sudaryono,” pungkas Waromi.
Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara legislatif pusat dan lembaga keagamaan lokal dalam mendorong pembangunan berbasis potensi daerah, dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat adat Papua.
(Har/Rck)
