Jayapura, Teraspapua.com – Politisi senior PDI Perjuangan sekaligus Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) , Komarudin Watubun, menyoroti secara serius rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan dan perluasan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat adat Papua di masa depan.
Komarudin mengungkapkan, dalam pertemuan Presiden dengan para kepala daerah dari Tanah Papua pada 16 Desember 2025, Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Hal itu juga disampaikan Presiden saat kunjungannya ke Aceh, di mana ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menebang pohon secara sembarangan demi menjaga keseimbangan alam.
“Kalau kita mengikuti logika dari instruksi Presiden itu, maka pembukaan lahan kelapa sawit yang identik dengan penebangan hutan seharusnya tidak dilakukan. Jika di Aceh dan Sumatera tidak boleh menebang pohon, maka di Papua juga tidak boleh ada penebangan pohon,” tegas Komarudin.
Ia mengajak semua pihak belajar dari pengalaman di Aceh dan wilayah Sumatera pada umumnya. Menurutnya, berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor yang sering terjadi saat ini tidak terlepas dari praktik penebangan hutan besar-besaran di masa lalu. Salah satu penyebabnya adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dinilai
tidak ramah terhadap ekosistem hutan.
“Kelapa sawit itu tanaman yang bersifat ‘egois’, tidak bisa hidup berdampingan dengan pohon-pohon lain. Akibatnya, hutan menjadi rusak dan lahan menjadi sangat rawan longsor,” ujarnya.
Komarudin menegaskan bahwa PDI Perjuangan pada prinsipnya tidak menolak investasi. Namun, investasi harus berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat adat Papua yang jumlahnya relatif sedikit.
“Jangan sampai proyek-proyek besar justru membuat orang asli Papua punah di atas tanahnya sendiri,” kata Komarudin.
Ia kemudian mengingatkan sejarah kelam eksploitasi hutan di Indonesia. Pada masa lalu, terutama di era Orde Baru, hutan-hutan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dibabat habis atas nama investasi. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon tua yang telah tumbuh ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Itulah yang menyebabkan hutan dan lahan kita rusak parah sampai hari ini. Kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini adalah contoh nyata akibat kerusakan hutan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komarudin meminta para pimpinan daerah di Papua, khususnya kepala daerah dari PDI Perjuangan, untuk tidak mengeluarkan izin perluasan lahan kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya melindungi hak dan ruang hidup masyarakat adat.
Menurutnya, manfaat kelapa sawit bagi orang asli Papua juga patut dipertanyakan. Ia mencontohkan kawasan Arso sebagai studi kasus yang bisa ditelusuri oleh para jurnalis.
“Silakan wartawan cek sendiri, berapa banyak orang asli Papua di Arso yang hidupnya benar-benar lebih baik karena kelapa sawit,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komarudin juga secara khusus mengingatkan Bupati Waropen FX Mote dan Ketua DPR Kabupaten Waropen, Yenike S.K. Dipan, yang hadir dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Papua serta Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, dan Sarmi. Ia menegaskan agar tidak mengeluarkan izin pembukaan lahan kelapa sawit di wilayah Waropen.
“Di Waropen itu banyak hutan bakau. Kalau izin ratusan ribu hektare dikeluarkan, maka hutan bakau juga akan ikut dibabat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berdiri di belakang masyarakat adat dalam menolak investasi kelapa sawit yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi rakyat Papua.
“Jabatan kita mungkin hanya sepuluh tahun, tapi kalau salah membuat kebijakan, penderitaan rakyat Papua bisa berlangsung seratus tahun ke depan,” katanya.
Komarudin juga menyinggung persoalan tambang di Papua, termasuk kasus yang sempat mencuat di Raja Ampat. Ia mengingatkan agar wilayah-wilayah yang tidak memiliki potensi besar dan justru mengancam lingkungan, seperti pulau-pulau kecil, tidak dijadikan lokasi pertambangan.
“Kemarin Presiden juga mengingatkan soal pariwisata di Raja Ampat, jangan buang sampah sembarangan. Tapi di sisi lain ada rencana tambang di pulau-pulau kecil. Ini yang kami minta, izin-izin di daerah yang tidak potensial dan merusak lingkungan harus dicabut, karena tambang-tambang itu tidak membawa manfaat bagi rakyat asli
Papua,” pungkasnya.
(Har)
