Jayapura, Teraspapua.com – Anggota DPRD Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab , mempertanyakan validitas dan sumber data penerima bantuan pangan saat rapat bersama Perum Bulog Kantor Wilayah Papua, Kamis (5/3/2026).
Pertanyaan tersebut disampaikan Ismail usai Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, memaparkan ketersediaan stok pangan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura di ruang rapat setempat.
Dalam forum tersebut, Ismail menyoroti pentingnya transparansi data penerima bantuan pangan agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Saya ingin bertanya terkait bantuan pangan ini. Data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan tersebut bersumber dari mana? Apakah menggunakan data dari pemerintah pusat atau dari instansi di daerah?” ujar Ismail.
Ia membandingkan dengan program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang menurutnya menggunakan data resmi dari kementerian terkait dan bersumber dari dinas teknis di daerah. Karena itu, ia meminta kejelasan apakah mekanisme serupa juga diterapkan dalam penyaluran bantuan pangan oleh Bulog.
Menurut Ismail, kejelasan sumber data sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga menanyakan apakah DPRD dapat dilibatkan dalam proses validasi data penerima bantuan guna meminimalkan potensi kesalahan atau ketidaktepatan sasaran.
“Apakah DPR juga bisa ikut melakukan validasi terhadap data penerima bantuan pangan tersebut? Supaya kita sama-sama memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran,” katanya.
Selain menyoroti data penerima bantuan, Ismail juga meminta agar DPRD mendapatkan informasi terkait jadwal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar Bulog. Menurutnya, informasi tersebut penting agar para wakil rakyat dapat turut menyosialisasikan kepada masyarakat.
“Kalau ada jadwal Gerakan Pangan Murah, kiranya bisa dibagikan juga kepada kami. Sehingga kami bisa membantu menyampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.
Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda koordinasi antara DPRD Kota Jayapura dan Bulog Papua untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Melalui forum itu, DPRD berharap sinergi antara lembaga legislatif dan Bulog dapat terus diperkuat, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan seluruh program bantuan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menegaskan bahwa data penerima bantuan pangan bukan berasal dari Bulog, melainkan dari Badan Pangan Nasional.
Ia menjelaskan, data tersebut kemungkinan besar bersumber dari Dinas Sosial di masing-masing daerah yang kemudian disampaikan lebih awal kepada Badan Pangan Nasional. Proses pendataan dilakukan melalui pengisian data oleh setiap kabupaten/kota melalui sistem atau tautan yang telah disediakan.
“Bulog tidak menerbitkan atau menyusun data penerima. Kami hanya menerima data resmi dari Badan Pangan Nasional untuk kemudian menyalurkan bantuan sesuai daftar yang diberikan,” ujarnya.
Ahmad Mustari menambahkan, pihaknya tidak mengetahui secara rinci nama-nama penerima maupun kategori tingkat satu, dua, atau tiga dalam data tersebut. Bulog, kata dia, hanya bertugas menyiapkan komoditas dan menyalurkannya sesuai data yang diterima. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya label Badan Pangan Nasional pada setiap kemasan bantuan pangan yang disalurkan.
(Arc)
