Jayapura,Teraspapua.com- Pemerintah Kota Jayapura resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus) tingkat kota yang berlangsung selama dua hari, 30 – 31 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terfokus bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Port Numbay.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan Musrenbang Otsus memiliki peran penting dalam memastikan program pembangunan selaras dengan visi dan misi pemerintah kota periode 2025 – 2029.
Ia menekankan seluruh usulan program yang telah dibahas oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program yang telah disepakati harus benar-benar dijabarkan secara nyata, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, lebih khusus lagi masyarakat Port Numbay,” ujar Abisai dalam sambutannya.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang Otsus yang kini digelar secara terpisah dari Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) reguler, diharapkan mampu menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus serta tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh program yang didanai melalui Otsus tetap harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, Renstra, dan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga implementasinya selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abisai turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari OPD, peserta Musrenbang, hingga panitia penyelenggara yang telah berkontribusi aktif selama proses berlangsung.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, menjelaskan Musrenbang Otsus tahun ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya DPR Kota Jayapura, Bapperida Provinsi Papua, OPD pengelola dana Otsus, para kepala kampung se-Kota Jayapura, serta tim pembahasan Otsus.
Ia mengungkapkan, sebelum pembahasan, terdapat 380 usulan program dan kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp204,16 miliar. Namun, setelah melalui proses verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman prioritas, jumlah tersebut disepakati menjadi 318 program/kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp168,77 miliar.
Rincian hasil pembahasan menunjukkan adanya penyesuaian signifikan di sejumlah bidang. Pada bidang sarana dan prasarana, usulan berkurang dari 19 menjadi 14 kegiatan, dengan peningkatan alokasi anggaran dari sekitar Rp12,8 miliar menjadi Rp28,78 miliar.
Di sektor ekonomi, jumlah usulan turun dari 49 menjadi 48 kegiatan, dengan penyesuaian anggaran dari sekitar Rp44,89 miliar menjadi Rp29,86 miliar. Sementara itu, pada bidang sosial budaya A, usulan berkurang dari 41 menjadi 36 kegiatan, namun anggaran justru meningkat dari sekitar Rp67,30 miliar menjadi Rp75,97 miliar.
Adapun pada bidang sosial budaya B, terjadi penurunan signifikan dari 271 menjadi 220 usulan kegiatan, dengan alokasi anggaran yang juga menurun dari sekitar Rp79,16 miliar menjadi Rp34,15 miliar.
Penyesuaian tersebut mencerminkan proses seleksi dan prioritisasi program yang lebih ketat, dengan fokus pada kegiatan yang dinilai paling berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan berakhirnya Musrenbang Otsus 2026, Pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh program yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan dan sinergi antar-pemangku kepentingan agar pelaksanaan program benar-benar memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat asli Papua di wilayah Port Numbay.
(red)
