Jayapura,Teraspapua com – Penanganan demonstrasi atau unjuk rasa di Nabire oleh kepolisian mesti lebih humanis. Bukan dengan cara kekerasan.
Demikian hal itu di sampaikan oleh anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Sabtu (64/2024).
Dijelaskan Laurenzus, dalam pembubaran aksi demonstrasi terkait penyiksaan warga Papua di Kabupaten Puncak, Papua Tengah itu massa berencana mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu, yakni meminta dibentuk tim investigasi independen dalam kasus tersebut, dan para terduga pelaku penyiksaan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
“Namun massa aksi gagal mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah, sebab demonstran di beberapa titik kumpul dibubarkan polisi,” terangnya.
Dalam pembubaran itu polisi mengeluarkan tembakan gas air mata dan beberapa orang demonstran terluka akibat terkena pukulan polisi, Situasi itu disayangkan.
“Mestinya polisi bisa lebih humanis dalam menangani demonstran. Tidak bertindak represif,” imbuhnya
Lebih lanjut kata Laurenzus aksi demonstrasi di Papua ini kan berbeda dengan aksi di luar Papua atau di provinsi lain di Indonesia.
“Oleh karena itu, ke depan dalam bertindak atau menangani aksi di Papua, kepolisian tidak bertindak represif. Namun membangun komunikasi yang baik dengan pihak demonstran, pihak pemerintah daerah setempat,” harapnya
Saya meminta kedepan harus ada kordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan aparat kepolisian dalam penanganan aksi damai.
“Jangan mematikan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di segala bidang,” pungkasnya.
