Jayapura.Teraspapua.com – Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua membicarakan berbagai hal menyangkut Program-Program yang akan di lakukan nanti.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai mengakui, dalam rapat itu pihaknya menyampaikan berbagai program yang akan dilakukan.
“Kami bicara terkait RSUD Dok II dan Kesehatan. Komisi V lebih meminta pemisahan antara pagu anggaran antara pelayanan rutin kesehatan masyarakat dengan pesiapan untuk PON.
Jangan sampai kita konsentrasi PON tapi kita mengabaikan pelayanan rutin kesehatan masyarakat,” kata Aliysius”di ruang Banggar DPR Papua, Selasa (22/10/2019 )
Menurutnya, Komisi V mengapresiasi karena tidak ada masalah kesehatan yang menonjol dan resposn emergency Dinkes misalnya saat terjadi insiden di Jayapura dan Wamena.
“Kalau kami, meski tidak diperintahkan kami akan laksanakan. Satu hal lagi yang kami bahas mengenai wilayah intergrasi KPS dan BPJS.
Semua komisi V menghendaki KPS tidak boleh dihilangkan karena masih banyak masyarakat asli Papua tidak memiliki kartu kepesertaan BPJS,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan jika integrasi KPS dan BPJS tetap dilaksanakan tapi jaminan kesehatan untuk OAP tidak bisa dihilangkan begitu saja,tapi dilakukan bertahap.
“Tidak bisa langsung,karena Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karna masih banyak masyarakat Papua di gunung, pantai, pesisir dan kepulauan belum memiliki E-KTP,” Akuinya”.
Selain itu, Dinkes Papua juga menyampaikan mengenai master plan RSUD Dok II baru dan Komisi V mendukung penuh. Dinkes Papua diminta presentasikan dalam lingkup lebih luas.
Kadis juga menuturkan bahwa tinggal selangkah lagi Papua capai imunisasi PIN Polio 95 persen. Dan saat ini masih 93 persen.
Mayoritasnya belum lakukan PIN Polio seperti di Kabupaten Nduga dan ini masih di bawah 20 persen. Akibat pengaruh akumulasi secara keseluruhan. Tapi menurutnya Nduga bisa naik capai 100 persen,” pungkasnya.
(Matu
