Sarmi, Teraspapua.com – Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), menggelar tatap muka terbatas bersama masyarakat Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Selasa (1/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian safari politik BTM–CK menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua pada 6 Agustus mendatang.
Kehadiran BTM bersama sang istri, Kristhina Luluporo Mano, disambut secara adat oleh masyarakat Kampung Mawesday melalui tarian dan tabuhan tifa yang dibawakan oleh kelompok mama-mama dan bapak-bapak setempat.
Kampung Mawesday sendiri dikenal sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Kabupaten Sarmi dari arah Jayapura, sehingga memiliki nilai strategis secara geografis dan politik.
Meski sempat terlambat karena harus meresmikan dua posko pemenangan di wilayah Kabupaten Jayapura, antusiasme masyarakat tidak luntur.
Sejak pukul 09.00 WIT, ratusan warga telah berkumpul menanti kedatangan sosok yang mereka anggap sebagai putra daerah sejati dari Tabi.
“Kami senang dan tetap setia menunggu sejak pagi, karena kami tahu siapa yang kami tunggu – BTM adalah anak asli Tabi, dan kami percaya dia harus menjadi Gubernur Papua,” ungkap Metu Inam, salah satu sesepuh adat yang terlibat dalam prosesi penyambutan.
Ketua LMA Kampung Mawesday, Bitsael Dabeduku, menyambut langsung BTM di depan sekretariat posko dan mengawali acara dengan ritual adat Sinas Finti, yaitu proses berbicara kepada alam semesta, Tuhan, dan leluhur, memohon restu agar perjuangan BTM–CK diberkati.
Masyarakat kemudian memekikkan yel-yel kemenangan untuk pasangan calon nomor urut 1, BTM–CK. Di hadapan warga, BTM menyampaikan orasi politik penuh semangat dan menyentuh.
“Hari ini saya menginjakkan kaki di Tanah Mawesday bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk meraih kemenangan bersama rakyat. Saya berdiri sebagai anak Tabi yang ingin menjaga rumah kita bersama,” ucap BTM.
. “Mari kita pagari rumah kita, jangan sampai ada yang datang mencuri dan merusak rumah ini hanya karena uang.”imbuhnya.
BTM juga menyinggung praktik politik uang yang kerap terjadi menjelang pemilu. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menjual suara mereka.
“Kalau mereka datang dengan uang Rp300 ribu, Rp500 ribu, bahkan Rp1 juta, anggap itu berkat dan ambil saja. Tapi jangan pilih mereka. Kalau merasa itu dosa, jangan ambil. Karena kalau suara sudah dibeli, mereka tidak akan kembali bantu saat kita butuh listrik atau jalan,” tegasnya.
Dalam orasinya, BTM menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran wilayah Bonggo Raya menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“Saya tidak datang hanya dengan janji, tapi dengan pengalaman. Ketika saya menjabat sebagai Wali Kota Jayapura dua periode, saya berhasil membangun kota itu dengan baik. Kini saya ingin membawa keberhasilan itu ke seluruh tanah Papua,” ucapnya disambut tepuk tangan.
BTM juga menyinggung program-program prioritas untuk masyarakat Bonggo dan Sarmi, antara lain:
Beasiswa ke luar negeri bagi anak-anak yang berprestasi.
Akses pendidikan tinggi untuk calon dokter, pilot, atau IPDN.
Pembangunan asrama Tabi untuk mahasiswa dari wilayah Bonggo.
Program makan sehat dan bergizi, lanjutan dari program Presiden Prabowo.
Program kejar paket A, B, dan C bagi yang putus sekolah.
Pengadaan bus sekolah untuk anak-anak yang bersekolah jauh.
Pembangunan akses air bersih di setiap rumah masyarakat.
Dalam pidatonya, BTM menegaskan bahwa jika terpilih, kantor Gubernur Papua akan menjadi “rumah rakyat.”
“Kantor gubernur adalah rumah kita. Siapa pun boleh datang, bahkan pakai sandal jepit, kaos oblong, dan celana pendek. Tidak ada larangan, karena saya berada di sana karena suara Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Menutup orasi, BTM menyerukan agar seluruh masyarakat Mawesday dan Bonggo Timur berbondong-bondong datang ke TPS pada 6 Agustus mendatang dan mencoblos nomor urut 1, BTM–CK.
BTM juga menyinggung persoalan serius terkait dugaan pelanggaran pemilu di Distrik Jayapura Selatan, di mana 9.000 suara diduga dikaburkan, menyebabkan Ketua dan dua komisioner KPU Papua dipecat oleh DKPP RI.
Hal ini ia anggap sebagai bukti nyata bahwa perjuangan mereka bukan sekadar wacana, melainkan komitmen untuk meluruskan keadilan pemilu di Papua.
(Har/Rck)
