Jayapura, Teraspapua.com – Ratusan pendeta dari berbagai denominasi gereja di Tanah Papua dan masyarakat melakukan aksi demonstrasi damai di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (8/9/2025).
Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang dinilai tidak netral dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Pdt. Jhon Barangsano, menegaskan bahwa kehadiran PJ Gubernur seharusnya berfungsi untuk mengawal dan menyukseskan proses PSU agar Papua segera memiliki pemimpin definitif. Namun, menurutnya, kehadiran Agus Fatoni justru memunculkan dugaan adanya konspirasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
“Kami dari berbagai denominasi gereja hadir karena diminta untuk mengawal proses demokrasi ini. Proses ini tidak boleh dicederai oleh intervensi kekuasaan atau keberpihakan dari pejabat negara,” tegas Pdt. Jhon Barangsano yang juga mewakili Sinode GKI di Tanah Papua.
Ia juga menyebut banyak kejanggalan yang terjadi selama tahapan PSU. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara hasil perhitungan suara formulir C1 dan D hasil, serta tahapan rekapitulasi yang tidak berjalan dengan semestinya di tingkat PPD, KPU kabupaten/kota maupun provinsi.
“Berbagai pelanggaran ini telah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kami percaya MK sebagai benteng keadilan harus bersikap objektif dan adil,” ujar Barangsano.
Para pendeta dalam aksinya juga menyoroti dugaan keterlibatan PJ Gubernur dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2, Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen. Dugaan ini diperkuat dengan ketidakhadiran Agus Fatoni saat massa aksi ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kalau memang beliau netral, kenapa tidak hadir menemui kami para pendeta. Ini patut dicurigai,” ucap Pdt. Alberth Suebu, Ketua Klasis GKI Sentani, dalam orasinya.
Pdt. Suebu bahkan menyebut Agus Fatoni sebagai “PJ Gubernur paling penakut” yang pernah ada di Papua.
“Kalau tidak punya nyali, sebaiknya jangan bertugas di Papua. Kami datang mewakili gereja, dan kehadiran kami bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” tegasnya.
Ketua Klasis GKI Keerom, Pdt. Christian Abaa, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang seolah hanya melibatkan gereja ketika situasi memanas.
“Setiap ada masalah, kami para pendeta sering dihubungi. Tapi kami ini bukan pemadam kebakaran. Kami adalah mitra pemerintah, bukan alat untuk meredakan konflik semata,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketika pendeta turun ke jalan, itu artinya “mimbar telah berpindah ke jalan.” Hal tersebut dilakukan demi menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Papua.
Sementara itu, Asisten I Setda Papua, Yohanes Walilo, yang menerima massa aksi mewakili pemerintah provinsi, menyampaikan permohonan maaf karena PJ Gubernur tidak berada di tempat. Ia mengatakan Agus Fatoni sedang menjalankan tugas dinas di Jakarta sejak Minggu siang.
“Sebagai perwakilan pemerintah, saya menerima aspirasi para pendeta dan akan meneruskannya langsung kepada PJ Gubernur,” ujarnya.
Berikut Pernyataan Sikap Gereja
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Klasis GKI Keerom, Pdt. Christian Abaa, gereja secara tegas menolak segala bentuk ketidaknetralan dalam proses demokrasi di Papua. Mereka menyebut adanya indikasi kuat bahwa PJ Gubernur mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian umat untuk mendukung pasangan calon tertentu.
“Gereja menolak tindakan yang mencederai prinsip netralitas ASN dan merusak marwah demokrasi. Kami juga menyoroti keterlibatan aparat keamanan dalam proses politik yang tidak seharusnya terjadi,” bunyi salah satu poin pernyataan tersebut.
Gereja juga menyerukan agar semua pihak termasuk ASN, aparat, dan penyelenggara pemilu menjauhi provokasi dan kekerasan, serta menjaga integritas dan kedamaian Papua.
“Kebenaran adalah dasar moral yang tidak bisa ditawar. Tanpa kebenaran, demokrasi hanya menjadi sandiwara politik yang merugikan rakyat,” tegas mereka.
(Ar/Rc)
