Jayapura, Teraspapua.com – Anggota DPD RI Komite III, David Harold Waromi, mengunjungi Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Jumat (20/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Waromi disambut langsung oleh Kepala BBPPKS Jayapura, John Herman Mampioper. Keduanya berdiskusi terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat serta berbagai kebijakan strategis nasional di bidang kesejahteraan sosial.
Mampioper menjelaskan bahwa program-program yang dijalankan Kementerian Sosial merupakan bagian dari kebijakan besar pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kementerian Sosial memiliki mandat penting dalam mendukung agenda tersebut, terutama pada pilar pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia memaparkan, pada tahun 2025 pemerintah mengeluarkan dua instruksi presiden sebagai landasan utama. Pertama, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kedua, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penerapan satu data nasional menjadi langkah penting untuk memastikan program bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
“Seluruh kementerian dan lembaga kini diwajibkan menggunakan basis data yang sama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan,” jelasnya.
Selain itu, program Sekolah Rakyat disebut menjadi salah satu instrumen utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program ini dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan gizi.
“Para siswa mendapatkan fasilitas lengkap, termasuk makan bergizi gratis yang sudah menjadi satu paket dalam sistem pendidikan tersebut,” tambahnya.
Sebagai contoh, Sekolah Rakyat tingkat SMA di Jayapura saat ini menampung sekitar 100 siswa, terdiri dari 50 siswa dari Kota Jayapura dan 50 siswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Para siswa mendapatkan fasilitas makan hingga lima kali sehari, terdiri dari tiga kali makan utama dan dua kali makanan ringan, dengan standar gizi
yang terjaga.
Selain itu, siswa juga menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengingat sebagian besar berasal dari latar belakang keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Pdt David Harold Waromi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya di Papua.
“Program ini sangat baik karena tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Papua,” ujar Waromi.
Ia juga menilai bahwa pendekatan terintegrasi yang dilakukan pemerintah melalui satu data nasional akan membantu memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Dengan satu data nasional, kita bisa memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Ini penting untuk keadilan dan efektivitas program,” katanya.
Waromi menambahkan, pembangunan kesejahteraan sosial harus dimulai dari tingkat kampung sebagai basis utama masyarakat.
“Kalau kita bicara kampung, kita bicara masyarakat secara langsung. Di situlah pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus titik awal pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Melalui berbagai program strategis tersebut, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
(Har)
