Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, menekankan pentingnya perencanaan program yang terukur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi sumber pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Papua.
Hal tersebut disampaikan Albert saat Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua belum lama ini.
Dalam forum tersebut, ia meminta agar dinas terkait segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap capaian program tahun anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.
“Pendataan program 2025 harus jelas, mulai dari progres hingga capaian. Ini penting sebagai dasar untuk menyusun program 2026 dan memastikan target dalam RPJMD lima tahun ke depan bisa terukur dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Albert juga menyoroti pentingnya kejelasan sumber pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mendorong adanya pertemuan antara Komisi IV dengan mitra kerja strategis, termasuk sektor penyediaan air bersih seperti PDAM, guna membahas peluang peningkatan kontribusi terhadap PAD.
“Kalau kita bicara pembangunan, maka kita juga harus bicara anggaran. Provinsi harus mampu mencari sumber pendapatan, termasuk dari sektor-sektor yang potensial,” katanya.
Lebih lanjut, Albert juga menyinggung perlunya penataan regulasi terkait pemanfaatan ruang milik jalan, seperti pemasangan reklame dan parkir, yang dinilai dapat menjadi sumber pendapatan daerah jika dikelola secara optimal. Ia meminta agar pembahasan ini melibatkan badan pembentukan peraturan daerah serta instansi terkait pemungutan pajak.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa koordinasi menjadi kunci utama dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kabupaten/kota harus diperkuat agar pembangunan berjalan terintegrasi.
“Koordinasi itu sangat penting, baik dengan pemerintah pusat maupun antarinstansi seperti PU, Perhubungan, dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Semua harus terkoneksi dengan baik,” tegasnya.
Albert juga mengingatkan pentingnya keselamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ia menegaskan bahwa setiap ruas jalan yang dibangun harus menjamin keselamatan pengguna.
“Undang-undang sudah jelas, jalan yang dibangun harus memenuhi aspek keselamatan. Jika terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk, maka kepala daerah bisa dikenakan sanksi hukum,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar seluruh pekerjaan infrastruktur, termasuk proyek yang belum selesai maupun kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, didata secara rinci. Hal ini dinilai penting agar program tahun 2026 dapat difokuskan pada penyelesaian pekerjaan yang tertunda.
“Kita harus tahu mana pekerjaan yang belum selesai, mana yang masih menjadi utang. Ini harus didata dengan baik agar bisa segera diselesaikan,” katanya.
Albert menegaskan bahwa Komisi IV DPR Papua siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas berbagai kendala pembangunan, termasuk persoalan sosial seperti konflik adat maupun hambatan di tingkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengingat kewenangan wilayah dan aspek sosial kemasyarakatan berada di tingkat tersebut.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan kabupaten dan kota, karena mereka yang memahami kondisi wilayah dan masyarakat setempat,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Albert berharap pembangunan infrastruktur di Papua dalam lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap ke depan semua program bisa berjalan lebih baik, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
(ha)
