Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan lapangan guna memastikan realisasi pekerjaan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai laporan.
Peninjauan tersebut difokuskan pada sejumlah titik proyek strategis, di antaranya pekerjaan pengendalian banjir Kali Sborhoinyi, serta perkuatan tebing di wilayah Lembah Furia, Kelurahan Wahno. Selain itu peninjauan longsor di jalan Ring Road.
Proyek-proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 pada bidang sumber daya air, dengan lokasi tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja dan hearing antara Komisi IV DPR Papua bersama Dinas PUPR-PKPP dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mencocokkan laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
“Dalam rapat kerja, kami telah mempelajari materi LKPJ Gubernur, khususnya terkait realisasi program dan keuangan. Karena itu, hari ini kami turun langsung untuk memastikan apakah laporan tersebut benar-benar sinkron dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Ia menyebutkan, Komisi IV memilih beberapa titik strategis untuk ditinjau, di antaranya dua lokasi di Kelurahan Wahno, satu titik di kawasan Ring Road Kota Jayapura, serta empat titik lainnya di wilayah Arso, Kabupaten Keerom.
Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi IV memberikan sejumlah catatan sekaligus apresiasi kepada Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua.
“Kami mengapresiasi kinerja Kepala Dinas PUPR beserta jajaran. Apa yang kami lihat di lapangan umumnya sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam rapat. Ini menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan di lapangan,” kata Betaubun.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menyusun sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan keberlanjutan program ke depan, terutama untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR Papua atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dinilai berjalan efektif.
“Kami berterima kasih kepada Komisi IV yang telah menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Renyaan juga menyoroti kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir yang berdampak pada sejumlah infrastruktur, seperti meningkatnya curah hujan yang memicu longsor, kenaikan debit air danau, serta banjir di beberapa wilayah.
“Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa kejadian longsor dan banjir. Ini tentu membutuhkan langkah-langkah konkret ke depan dalam penanganannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan program pembangunan, termasuk proyek pengendalian banjir Kali Sborhoinyi yang direncanakan akan dilanjutkan melalui APBD Perubahan.
Selain di Kota Jayapura dan Keerom, Renyaan juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau kondisi infrastruktur di sejumlah kabupaten lain seperti Kepulauan Yapen, Waropen, Mamberamo Raya, Supiori, dan Biak Numfor yang juga mengalami titik-titik rawan longsor.
“Kami tetap berkomitmen untuk memperhatikan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Apa yang sudah berjalan akan kami lanjutkan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan lapangan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR Papua sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
