KEEROM, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Keerom guna memastikan realisasi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai laporan.
Peninjauan difokuskan pada beberapa titik salah satu adalah ruas jalan poros Arso – Swakarsa. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (11/4/2026).
Anggota Komisi IV DPR Papua, Albert Merauje, mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk mencocokkan laporan yang disampaikan dalam rapat dengan kondisi nyata di lapangan.
“Hari ini kami bersama mitra kerja dari Dinas PUPR-PKPP turun langsung melihat kondisi pembangunan di Arso, Kabupaten Keerom. Apa yang kami dengar dalam laporan sebelumnya, kami pastikan langsung di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar pekerjaan fisik telah terealisasi dengan capaian mendekati 90 persen, khususnya pada sektor infrastruktur jalan.
“Secara umum, pekerjaan fisik yang kami lihat sudah hampir mencapai 90 persen. Infrastruktur jalan yang dibangun ini sangat penting karena menjadi konektivitas utama bagi wilayah sentra pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan jalan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, khususnya dari wilayah Arso menuju Kota Jayapura.
Komisi IV DPR Papua, lanjutnya, berharap pada tahun anggaran 2026, meskipun terjadi efisiensi anggaran, fungsi jalan-jalan provinsi tetap dapat dipertahankan agar aktivitas transportasi barang dan jasa tidak terganggu.
Melalui kunjungan ini, DPR Papua memastikan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Keerom telah berjalan sesuai dengan LKPJ yang disampaikan, sekaligus mendorong agar pembangunan infrastruktur terus berlanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap di tahun 2026, meski ada efisiensi anggaran, jalan-jalan provinsi tetap fungsional sehingga arus transportasi tetap lancar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga PUPR-PKPP Papua, Turis Wenda, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak ada peningkatan signifikan untuk ruas jalan Arso karena keterbatasan anggaran.
“Untuk tahun 2026, fokus kami lebih pada pemeliharaan, seperti perbaikan bahu jalan dan pembangunan bronjong. Tidak ada peningkatan kapasitas jalan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia relatif terbatas, yakni sekitar Rp100 juta untuk setiap paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Meski demikian, pihaknya tetap memprioritaskan wilayah Arso karena merupakan salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan yang memasok kebutuhan ke Kota Jayapura.
“Wilayah Arso ini penting karena menjadi sumber distribusi hasil perkebunan ke Kota Jayapura, sehingga tetap menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Staf Bina Marga PUPR-PKPP Papua, Agus Merauje, menambahkan terdapat sejumlah ruas jalan yang ditangani dalam program tahun 2025.
Di antaranya ruas Arso 14 dan Arso 5 dengan total empat paket pekerjaan, satu di antaranya didanai melalui APBD induk, sementara tiga lainnya berasal dari APBD perubahan. Selain itu, ruas jalan Sawiya – Kwarja ditangani melalui satu paket kegiatan dari APBD induk.
“Untuk ruas Arso 14 yang berbatasan dengan Kota Jayapura terdapat lima paket pekerjaan, satu dari APBD induk dan empat dari APBD perubahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pekerjaan jalan di wilayah tersebut menggunakan konstruksi rigid atau beton cor guna meningkatkan daya tahan infrastruktur.
(HAR)
