Jayapura, Teraspapua.com – Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, mengapresiasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam pelaksanaan program tahun anggaran 2025, meski masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu dievaluasi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur transportasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua di ruang rapat Komisi, Rabu (15/4/2026).
Wagus menilai secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan sudah cukup baik, bahkan sebagian besar program telah terealisasi hingga 100 persen. Namun, ia menyoroti pembangunan Bandara Kustra di Mamberamo Raya yang hingga kini baru mencapai sekitar 20 persen.
Menurutnya, keterlambatan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi perencanaan dan urgensi pembangunan. Ia mempertanyakan apakah proyek tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta kesiapan lokasi yang memadai.
“Mungkin karena faktor lokasi yang sangat jauh dan perencanaan yang belum matang, sehingga pembangunan bandara tersebut mengalami hambatan,” ujarnya.
Selain itu, Wagus juga menyoroti pemasangan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kabupaten Jayapura. Ia menilai, meskipun secara fisik telah terpasang, efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji ulang.
Ia mencontohkan beberapa titik yang justru berpotensi menimbulkan kemacetan karena tidak sesuai dengan kondisi lalu lintas setempat. Bahkan, di beberapa lokasi, pengguna jalan cenderung mengabaikan lampu lalu lintas tersebut karena jarak dan kepadatan kendaraan yang belum terlalu tinggi.
“Jangan sampai kita memasang fasilitas hanya untuk terlihat bagus, tetapi tidak memberikan manfaat maksimal. Perlu ada evaluasi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Sebaliknya, ia mengapresiasi pemasangan lampu lalu lintas di titik-titik strategis seperti kawasan padat kendaraan dan jalur kendaraan berat yang dinilai sudah tepat.
Lebih lanjut, Wagus menekankan pentingnya prioritas pada aspek keselamatan jalan, terutama melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas di titik rawan kecelakaan. Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Papua yang rawan longsor membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur keselamatan.
“Pemasangan rambu-rambu keselamatan di jalan-jalan rawan itu sangat penting, apalagi di musim hujan seperti sekarang,” katanya.
Di sisi lain, Wagus juga menyoroti potensi pengembangan Lapangan Terbang Senggi sebagai pusat distribusi logistik untuk wilayah pedalaman Papua. Ia menilai, jika dikelola dengan baik, fasilitas tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Berdasarkan pengalamannya di dunia penerbangan, ia mengungkapkan bahwa Senggi pernah menjadi jalur strategis untuk distribusi barang ke wilayah Pegunungan Bintang, seperti Oksibil dan Batom. Namun, saat ini fasilitas dan sumber daya manusia di lokasi tersebut dinilai belum optimal.
“Potensinya besar, tapi belum didukung infrastruktur dan SDM yang memadai. Bahkan, ketika kami beroperasi dulu, harus menyiapkan sendiri fasilitas di lapangan karena tidak ada petugas yang standby,” ungkapnya.
Ia pun mendorong Dinas Perhubungan untuk mengembangkan Senggi sebagai terminal kargo bagi wilayah pedalaman, sehingga dapat memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Wagus juga menyatakan kesiapan pihaknya di DPR Papua untuk membantu mendorong program tersebut hingga ke pemerintah pusat, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait di sektor perhubungan udara.
“Ini peluang yang bagus. Kita tidak hanya fokus pada wilayah yang jauh, tetapi juga harus memaksimalkan potensi yang dekat dan strategis,” pungkasnya.
(Har/Rck)
