Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua,Edward Norman Banua, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Ia menilai keterbatasan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Menurut Edwar, saat ini hanya terdapat satu SPBU di Kota Serui yang aktif melayani penjualan BBM subsidi kepada masyarakat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada panjangnya antrean kendaraan setiap hari, bahkan hingga ratusan meter.
“Kalau tadi bapak ibu dan rekan-rekan sudah membicarakan kondisi di Jayapura, saya ingin menyampaikan situasi di daerah saya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Serui,” ujar Edwar dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku di ruang rapat Pertamina, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, antrean kendaraan di SPBU kerap mengular hingga mencapai 300 meter dan bahkan meluas ke area sekitar sekolah. Hal ini, kata dia, turut mengganggu aktivitas belajar mengajar para siswa.
“Setiap hari antreannya sama seperti di Jayapura, bisa sampai 300 meter bahkan sampai ke arah sekolah, sehingga aktivitas anak-anak ikut terganggu,” ungkapnya.
Edwar juga mempertanyakan pernyataan pihak Pertamina yang menyebutkan stok BBM dalam kondisi cukup. Ia menegaskan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, khususnya di Serui.
“Kalau disampaikan stok cukup, saya mau katakan bahwa di Serui tidak demikian. Masyarakat sudah antre dari pagi, tetapi siang hari SPBU sudah tutup,” tegasnya.
Ia menjelaskan, SPBU di pusat Kota Serui hanya menjual BBM subsidi. Sementara untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Dexlite, masyarakat harus mengakses layanan melalui Pertashop, APMS, atau SPBN.
“SPBU di tengah kota hanya menjual BBM subsidi. Jadi ketika tutup, itu berarti stok subsidi habis dan tidak ada penjualan BBM non-subsidi di sana,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Edwar, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kuota BBM subsidi di wilayah Kepulauan Yapen. Ia meminta agar Pertamina dapat mempertimbangkan penambahan kuota guna mengatasi kelangkaan yang terus terjadi.
Lebih jauh, Edwar juga menyinggung tren peningkatan konsumsi BBM yang diperkirakan akan melonjak pada semester kedua tahun berjalan. Hal ini seiring dengan mulai berjalanannya berbagai proyek pembangunan di Papua, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur.
Ia menyebutkan, realisasi penyaluran BBM hingga Juli telah mencapai lebih dari 50 persen. Namun, menurutnya angka tersebut berpotensi meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
“Kami di Komisi IV membidangi infrastruktur, perhubungan, dan PUPR. Pekerjaan proyek baru mulai berjalan sejak Juli dan akan terus meningkat hingga Desember, termasuk dengan masuknya anggaran perubahan,” ujarnya.
Edwar pun memprediksi lonjakan konsumsi BBM akan semakin tinggi pada November hingga Desember, sehingga diperlukan langkah antisipatif dari Pertamina.
“Jadi kita tidak bisa melihat bahwa Juli 50 persen lalu Agustus langsung 100 persen. Saya yakin November dan Desember akan jauh lebih tinggi. Ini perlu mendapat perhatian serius dari Pertamina,” pungkasnya.
(Har)
