Jayapura, Teraspapua.com – DPR Kota Jayapura menerima kunjungan kerja DPR Kabupaten Keerom dalam rangka membahas penguatan fungsi pengawasan dana otonomi khusus (otsus), Selasa (4/8/2026).
Rombongan DPRK Keerom diterima langsung oleh Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B. Ajomi, di ruang rapat lantai III DPR Kota Jayapura. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otsus Christa Vanessa Urbinas, serta sejumlah anggota pansus lainnya.
Ketua DPR Kota Jayapura Heos Revelino B. Ajomi mengatakan, kunjungan kerja tersebut difokuskan pada diskusi terkait mekanisme pengawasan dana otsus, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai peruntukan.
“Mereka datang untuk berdiskusi dengan kami terkait fungsi pengawasan dana otonomi khusus, bagaimana agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur,” ujar Ajomi kepada Teraspapua.com, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRK Keerom disebut menunjukkan ketertarikan terhadap pembentukan Panitia Khusus Otsus di DPR Kota Jayapura. Menurut Ajomi, keberadaan pansus dinilai mampu memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan dana otsus di tingkat daerah.
Ia menjelaskan, melalui pansus tersebut, DPR Kota Jayapura secara rutin memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana otsus untuk memaparkan progres penggunaan anggaran.
“Setiap OPD kami undang untuk menjelaskan penggunaan dana otsus. Kami cek apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak, karena dana ini memang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, khususnya masyarakat Port Numbay,” katanya.
Ajomi menambahkan, model pengawasan yang dilakukan DPR Kota Jayapura melalui pansus dapat menjadi referensi bagi DPRK Keerom dalam memperkuat pengawasan anggaran di daerahnya.
Menurutnya, DPRK Keerom berencana menjadikan pembentukan pansus sebagai bahan pertimbangan guna memastikan pengelolaan dana otsus di Kabupaten Keerom lebih transparan, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ketertarikan itu cukup besar, dan kemungkinan akan menjadi pertimbangan bagi mereka untuk membentuk pansus serupa di DPRK Keerom,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan dana otsus harus dilakukan secara serius mengingat anggaran tersebut memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Semua dinas terkait, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, harus berada dalam pengawasan yang ketat. Itu yang kami lakukan melalui pansus,” kata Ajomi.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga legislatif di Papua dalam mengawal pemanfaatan dana otsus agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
(Har)
