Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua turun langsung ke lapangan untuk memastikan realisasi pekerjaan fisik penimbunan ruas jalan Mosso – Wor yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom, Jumat (14/8/2026).
Peninjauan dilakukan di Kampung Mosso, Kota Jayapura, sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Papua pada akhir Juli 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR Papua terhadap pelaksanaan program pembangunan, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi, realisasi anggaran, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Komisi IV DPR Papua memastikan pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur akan terus dilakukan, terutama terhadap program yang berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta dukungan terhadap pusat-pusat pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di Papua.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pihaknya ingin memastikan laporan yang disampaikan Dinas PUPR-PKPP terkait realisasi program dan anggaran sejak awal tahun hingga 30 Juli 2026 benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Setelah Kepala Dinas PUPR bersama jajaran melakukan rapat dengan Komisi IV terkait realisasi program dan anggaran tahun 2026, hari ini kami turun ke lapangan untuk memastikan laporan yang disampaikan tersebut,” kata Joni kepada wartawan.
Menurut dia, Dinas PUPR-PKPP sebelumnya telah menyampaikan laporan mengenai realisasi fisik maupun keuangan sejumlah program. Karena itu, Komisi IV merasa perlu melakukan verifikasi langsung untuk memastikan laporan tertulis tersebut memiliki kesesuaian dengan hasil pekerjaan.
“Dinas PUPR sudah melaporkan kepada kami realisasi fisik maupun keuangan. Dari hasil pertemuan itu, kami turun ke lapangan untuk memastikan bahwa laporan tertulis dari kepala dinas sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Joni menegaskan fungsi pengawasan DPR Papua tidak berhenti pada laporan administratif. Menurutnya, realisasi keuangan harus berbanding lurus dengan progres pekerjaan fisik yang dikerjakan pemerintah.
“Laporan tertulis maupun realisasi fisik di lapangan harus sama. Hari ini kami turun untuk menyinkronkan laporan dan presentasi yang disampaikan dalam rapat dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” katanya.
Dari hasil peninjauan, Komisi IV DPR Papua menyatakan pekerjaan penimbunan ruas jalan Mosso – Wor yang menjadi objek kunjungan telah sesuai dengan laporan yang disampaikan Dinas PUPR-PKPP.
“Apa yang disampaikan Kepala Dinas PUPR dalam rapat dengan Komisi IV sudah kami lihat dan sinkronkan. Laporan tertulis maupun kondisi fisik di lapangan sama,” kata Joni.
Ia mengapresiasi jajaran Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua yang dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
“Atas nama pimpinan Komisi IV, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR bersama para kepala bidang, kepala seksi, kasubag dan seluruh staf yang bisa menuntaskan pekerjaan ini,” ujarnya.
Joni berharap capaian tersebut dapat diikuti dengan penyelesaian program-program pembangunan lainnya sehingga tidak terjadi sisa anggaran atau silpa pada akhir tahun anggaran.
“Pekerjaan ini belum sampai akhir tahun sudah selesai. Kami berharap pekerjaan yang lain juga harus tuntas sehingga tidak ada silpa. Masih ada sekitar lima bulan dan waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan program yang ada,” katanya.
Peninjauan lapangan Komisi IV DPR Papua tersebut juga menunjukkan pentingnya pengawasan langsung terhadap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah maupun sumber pembiayaan pemerintah lainnya,” tandasnya.
Joni mengatakan DPR Papua akan terus melakukan pengawasan terhadap program infrastruktur agar pelaksanaannya tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting bagi kami adalah memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Joni.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Yansen Monim, mengatakan pembangunan ruas jalan Mosso–Wor memiliki manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
Menurut Yansen, masih terdapat masyarakat yang bermukim di kawasan yang relatif terisolasi dan membutuhkan akses transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Kami melihat manfaat jalan ini memang sangat besar. Masih ada masyarakat yang tinggal di tengah hutan dan membutuhkan akses yang dibuka melalui program pemerintah,” kata Yansen.
Ia mengatakan keberadaan jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga dapat menjadi penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan perkebunan.
“Di sini ada sektor pertanian dan perkebunan. Jadi pembangunan jalan ini juga mendukung aktivitas masyarakat. Karena itu, apabila ada anggaran pemerintah, program seperti ini harus tetap dipertahankan,” ujarnya.
Yansen menilai pembangunan akses jalan ke kawasan permukiman dan sentra produksi masyarakat menjadi bagian penting dari pemerataan pembangunan.
“Prinsipnya kami melihat pekerjaan ini sudah bagus. Masih ada masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan sehingga aksesnya perlu dibuka,” katanya.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua, Natirmalus D. Renyaan, mengatakan ruas jalan Mosso – Wor merupakan salah satu ruas jalan provinsi yang memiliki peran strategis karena menghubungkan sejumlah kampung di sepanjang kawasan tersebut.
Menurut Natirmalus, jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai akses transportasi masyarakat, tetapi juga mendukung mobilitas hasil produksi dari sejumlah sektor ekonomi.
“Ruas jalan Mosso – Wor merupakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kampung di sekitar kawasan ini,” kata Natirmalus.
Ia menyebut ruas tersebut strategis karena mendukung transportasi barang dan hasil produksi masyarakat, termasuk sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan.
“Ruas ini menjadi strategis untuk mendukung transportasi barang dan hasil produksi, baik pertanian, perkebunan maupun perikanan,” ujarnya.
Natirmalus menambahkan, kawasan tersebut juga memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit yang masih berjalan. Selain itu, terdapat sejumlah potensi perkebunan lainnya yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan.
“Wilayah ini merupakan kawasan kelapa sawit yang masih beroperasi, kemudian ada beberapa perkebunan lainnya. Karena itu, jalan ini menjadi salah satu akses strategis dan alternatif,” katanya.
Untuk tahun anggaran 2026, Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua telah mengerjakan penimbunan jalan sepanjang lebih dari tiga kilometer.
“Untuk tahun ini kami sudah mengerjakan kurang lebih tiga kilometer lebih. Pekerjaan ini menggunakan anggaran dari Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2026,” ujar Natirmalus.
Adapun nilai anggaran untuk pekerjaan penimbunan tersebut mencapai sekitar Rp4,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pekerjaan timbunan pilihan pada ruas jalan yang menjadi bagian dari jalur Mosso–Wor.
Natirmalus mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPR Papua, khususnya Komisi IV, agar ruas tersebut dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, pekerjaan yang telah dilakukan saat ini belum sepenuhnya membuka seluruh ruas jalan Mosso–Wor. Masih terdapat sekitar 20 kilometer ruas yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Kami akan terus bermitra dengan DPR Papua melalui Komisi IV agar jalan ini menjadi salah satu prioritas untuk tetap dilanjutkan, karena masih ada kurang lebih 20 kilometer ruas jalan yang belum terbuka,” katanya.
Ia berharap dukungan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat mempercepat pembukaan dan peningkatan kualitas ruas jalan tersebut sehingga konektivitas masyarakat dan distribusi hasil produksi dapat semakin baik.
Dalam kunjungan tersebut, Joni Y. Betaubun didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Edward Norman Banua serta anggota Komisi IV Frangklin E. Wahey, Albert Merauje, Yansen Monim, dan Valentina Ibe.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Papua Natirmalus D. Renyaan hadir bersama sejumlah kepala bidang, kepala seksi, dan jajaran staf teknis.
(har)
