Supiori, Teraspapua.com – Pimpinan dan anggota Kelompok Khusus (Poksus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menghadiri kunjungan kerja Poksus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Gedung Serba Guna Araima, DPRK Supiori, Rabu (9/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi dan koordinasi kelembagaan antara Poksus DPR Papua dengan Poksus DPRK Supiori dan DPRK Biak Numfor. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antarlembaga legislatif dalam merespons berbagai persoalan pembangunan dan aspirasi masyarakat di wilayah Biak dan Supiori.
Delegasi DPRK Biak Numfor dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua III DPRK Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, S.E., M.Pd. Ia didampingi anggota Poksus DPRK Biak Numfor, Yemima Marsela Msiren, S.IP.
Sementara itu, dari Poksus DPRK Supiori hadir Wakil Ketua III DPRK Supiori Stevanus Sarakan bersama sejumlah anggota, yakni Julia Kafiar, A.Md., Frenci Wadiwe, S.H., Esau Baab, S.Th., dan Agustinus Sawen, S.Pd.
Adapun delegasi Poksus DPR Papua yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut terdiri atas Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., M.AAP., Cesilia Novani Mehue, B.S., M.Si., Jacqueline Johana Kafiar, S.H., serta Valentina Ibe, S.E.
Pertemuan tersebut dinilai penting mengingat DPR Papua memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat kabupaten dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
Melalui konsolidasi tersebut, para wakil rakyat diharapkan dapat membangun kesamaan pandangan terhadap berbagai agenda pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayah Biak Numfor dan Supiori.
Kehadiran Poksus DPRK Biak Numfor dalam agenda tersebut juga memperlihatkan pentingnya membangun sinergi antarlembaga legislatif di wilayah kepulauan.
Wilayah Biak dan Supiori memiliki karakteristik geografis yang menjadikan konektivitas antarpulau sebagai salah satu persoalan strategis. Karena itu, komunikasi antara DPR Papua dan DPRK dinilai diperlukan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih terkoordinasi.
Konsolidasi tersebut tidak hanya membahas hubungan kelembagaan, tetapi juga diarahkan pada upaya menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Komunikasi antara DPR Papua dan DPRK menjadi penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang berkembang di tingkat kabupaten dapat memperoleh ruang dalam pembahasan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
Selain konektivitas, sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kawasan Biak–Supiori juga menjadi bagian dari perhatian dalam forum tersebut.
Salah satu persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian bersama adalah konektivitas antara Biak dan Supiori.
Sebagai wilayah kepulauan yang saling berdekatan, peningkatan konektivitas dinilai memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas perekonomian.
Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses transportasi antarpulau dipandang perlu menjadi bagian dari agenda bersama yang terus dikawal oleh lembaga legislatif.
Konsolidasi antara Poksus DPR Papua dan DPRK Biak Numfor serta Supiori diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut.
Selain persoalan konektivitas, agenda pemekaran wilayah yang terus menjadi aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dukungan terhadap pemekaran wilayah dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta semakin dekatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Dalam konteks tersebut, komunikasi antara DPR Papua dan DPRK dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang tepat.
Forum konsolidasi ini sekaligus menjadi ruang bagi para anggota legislatif untuk bertukar pandangan mengenai dinamika pembangunan dan politik di tingkat daerah.
Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif, diharapkan berbagai agenda pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara bersama-sama dan tidak berjalan secara parsial.
Pertemuan Poksus DPR Papua dengan Poksus DPRK Supiori dan DPRK Biak Numfor menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat fungsi lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan daerah.
Legislatif tidak hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyerap, mengolah, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan pembangunan.
Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai persoalan di daerah mendapatkan perhatian yang proporsional dalam perencanaan pembangunan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Poksus DPR Papua dan Poksus DPRK di wilayah Biak–Supiori diharapkan dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan rumusan strategis yang dapat memperkuat peran lembaga legislatif dalam mengawal pembangunan, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, konsolidasi Poksus DPR Papua bersama DPRK Biak Numfor dan DPRK Supiori bukan sekadar agenda kelembagaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan langkah dalam mengawal kepentingan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan Biak dan Supiori.
Koordinasi antarlembaga legislatif pun diharapkan terus berlanjut sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat dikawal secara bersama dan diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(HDK)
