banner 325x300

Pemkot Jayapura Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

  • Bagikan

Jayapura, Teraspapua.com -Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM melalui  Asisten II Drs. M. Nur Jainuddin Konu di Hotel Grand Talent, Rabu ( 17/11) pagi.

“Potensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Jayapura hanya dari dua sektor, Perdagangan dan Jasa,” ungkap Wali Kota dalam sambutan yang disampaikan Asisten II.

Sesungguhnya prospek usaha di kota Jayapura sangat luar biasa. Tentu usaha-usaha yang ada perlu ekstensifikasi maupun intensifikasi perluasan usaha.

Dengan demikian lanjut Jainuddin, pengembangan ekonomi di Kota Jayapura akan bertumbuh, tetapi juga yang sangat penting adalah kemudahan perizinan. Seraya berharap, proses pengurusan perizinan di DPMPTSP tidak berlama-lama.

Kemudian, untuk stabilitas keamanan di kota Jayapura cukup aman untuk para investor melakukan penanaman modal di kota Jayapura. “Salah satu prospek yang sangat menjanjikan adalah di sektor Pariwisata,” sambungnya.

Ditamabahkan, Pemerintah Kota juga mulai membidik usaha-usaha yang saat ini mulai merebak di disepanjang pantai Hamadi, Holtekamp dan Base’G. Sehingga pemerintah dorong agar semua pelaku usaha bisa berkontribusi.

“Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus melakukan pendataan dan memetakan usahanya di bidang apa saja. Agar para pelaku usaha ini juga dapat berkontribusi lewat PAD di kota Jayapura,” ujarnya.

Sambung Jainuddin, perlu penataan terpadu dari DPMPTSP, Dinas Pariwisata da PUPR karena yang perlu dilihat, para pelaku usaha memiliki IMB atau tidak,” tandasnya.

Ditempat yang sama  Kepala Bidang Penanaman Modal Alimin Radi dalam laporan mengatakan, sosialisasi bertujuan agar para investor pelaku usaha baik PMA /PMDN yang ada di kota Jayapura dapat mempermudah proses perizinan lewat OSS berbasis resiko dan juga berfungsi bagi pemerintahan dalam pendataan realisasi investasi melalui lkpm setiap tahun..

Selain itu untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan. Serta menyusun klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia kbli Sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis.

“Kegiatan ini melibatkan 100 orang dari pelaku usaha Perseorangan dan Badan Usaha,” rincinya.

(Har)

 

  • Bagikan