banner 325x300

Dewan Sosialisasi Perda Rumah Sewa dan Penyelenggaraan Kebersihan di Jayapura Utara

  • Bagikan
Wakil Ketua I DPRD Jhon Y. Betaubun, SH, MH, Wakil Ketua II, Silas Youwe, Kabid Pendaftaran dan Pendataan, Ronald Sinyo Noriwary, SE, MM, Kadis DLH, Jece Mano dan Kepala Distrik Jayapura Utara Pilep C. Hamadi

Jayapura, Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura melakukan sosialisasi dua Peraturan Daerah (Perda) yang di pusatkan di kantor Distrik Jayapura Utara, Kamis (17/11).

Dua Perda itu yakni, Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Sewa. Kemudian Perda Nonor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Sosialisasi dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Jhon Y. Betaubun, SH, MH didampingi Wakil Ketua II, Silas Youwe. Segenap Anggota Dewan juga hadir pada sosialiasi dua Perda tersebut.

Perda Rumah Sewa dipaparkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, SE, MM, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Ronald Sinyo Noriwary, SE, MM. Sedangkan Penyelenggaraan Kebersihan oleh, Kepala Dinas Kebersihan Kota Jayapura, Jece Mano

Pada sosialisasi kali ini, Dewan tidak saja menghadirkan pemilik rumah sewa, tapi juga anak kos, RT dan RW di yang tersebar di Jayapura Utara.

Wakil ketua Dewan, Jhon Betabun mengatakan, dalam sosialisasi dua peraturan daerah ini kita memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang mempunyai rumah sewa di bawah 10 kamar harus membayar fiscal satu tahun, dan mengurus SITU.

“Sedangkan rumah sewa di atas 10 kamar wajib membayar pajak. Mereka juga harus menjaga kebersihan lingkungan,”tegasnya.

Lanjut dikatakan Jhon Betaubun, dalam sosialisasi ini, pihaknya melibatkan RT/RW, pemilik rumah sewa tapi juga masyarakat yang tinggal di rumah sewa itu.

“Kami berharap dengan sosialisasi ini banyak orang dapat memahami apa yang harus mereka lakukan tentu mendukung RPJMD Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM,” ujar Jhon.

Karena kota ini kota jasa, maka kita harus memenuhi target PAD sehingga bagian dari sosialisasi ini menginformasikan dan kita minta juga untuk menaikkan sumber pendapat dari rumah sewa,” tambahnya.

“Kami harapkan para peserta yang hadir bisa mengikuti materi secara baik dan memberikan saran, masukan terkait dengan Perda yang akan disampaikan oleh Bapenda dan DLH,” ucap Jhon Betaubun.

Betaubun mengungkapan, Perda ini merupakan hak inisiatif Dewan karena Perda ini turut menyumbang PAD bagi Pemkot Jayapura.

Politis PDI Perjuangan Kota ini menegaskan, Perda rumah sewa ini dari tahun 2016. Yang tentu berkontribusi bagi pendapatan Kota Jayapura.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Ronald Sinyo Noriwary, SE, MM. mengharapkan agar ada timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, terutama RT/RW dan pemilik rumah sewa untuk melapor rumah sewa yang ada di wilayah masing-masing.

“Jadi teman-teman pemilik rumah sewa membantu pemerintah untuk mendatangkan PAD. Pasalnya kota Jayapura hanya bergerak dua sektor yaitu jasa dan Perdagangan,” ujar Sinyo.

Kita sama-sama memberikan informasi bahwa usaha baru rumah sewa. Selama ini diakui Sinyo, ketika Bapenda turun, pihaknya menemukan kendala yaitu wajib pajak orang di luar Papua.

“Jadi yang mengetahui pemilik rumah sewa adalah RT/RW setempat. Dia mengharapkan hal ini bisa sampaikan kepada Bapenda siapa pemilik rumah sewa,” cetusnya.

Sinyo merincikan, rumah sewa yang ada di Jayapura Utara di atas 10 kamar ada 27 wajib pajak tapi jumlah sebenarnya ada 63.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Jece Mano mengharapkan, sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kebersihan, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Agar mereka mengetahui hak dan kewajiban, terutama kewajiban untuk bersama-sama dengan pemerintah memelihara kebersihan di lingkungan masing-masing,” kata Jece.

Kadis DLH juga mengatakan, syarat untuk mengurus izin dalam pembangunan ruma sewa ada kewajiban yaitu mereka harus menyediakan tempat sampah.

“Nah, ini memang tidak dilakukan sehingga sampah dibuang sembarangan. Tetapi sebenarnya, setiap rumah sewa sudah diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah,” jelas Jece.

Sementara itu, Kepala Distrik Jayapura Utara Pilet C. Hamadi juga menambahkan, masyarakat yang ingin membangun rumah sewa harus perlu ada izin membangun.

“Yang menjadi kendala dan masyarakat yang punya rumah sewa tidak memiliki sertifikat dan tidak bisa memenuhi dokumen-dokumen untuk mendapatkan surat izin,”

Dari dalam sosialisasi tadi, saya sudah sampaikan bahwa mereka tidak bisa penuh persyaratan untuk mendapatkan izin usaha sehingga untuk membayar pajak mereka agak kesulitan.

Yang lebih sulit menurut pilih Permadi rumah sewa yang ada di wilayahnya ini sebagian pemiliknya tinggal di luar Papua. Jadi hal tersebut harus ditertibkan.

“Dalam waktu dekat kami akan mendata dan kami akan menggelar operasi penertiban dengan melibatkan Bapenda, Satpol PP, Kelurahan dan RT-RW untuk kita sisir mereka yang meninggalkan usah di sini dan tinggal tempat lain,” bebernya.

Sehingga Pendapatan asli daerah kita dari pajak rumah sewa terkadang tidak memenuhi target,” tukasnya.

(Let).

  • Bagikan