banner 325x300

Jhon Betaubun Tegaskan Rumah Sewa 10 Kamar ke Atas Wajib Bayar Pajak 10 Persen, Itu Titipan Dari Penghuni Kos

  • Bagikan
Wakil Ketua I DPRD) Kota Jayapura, Jhon Y. Betaubun, SH, MH saat memimpin sosialisasi Perda Rumah Sewa dan Penyelenggaraan Kebersihan

Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Jhon Y. Betaubun, SH, MH menegaskan pemilik rumah sewa dengan klasfikasi 10 kamar ke atas wajib membayar pajak 10 persen.

“Jadi bayar fiskal, untuk rumah sewa di bawah 10 kamar sementara yang mempunyai 10 kamar ke atas harus membawa membayar pajak 10 persen,” tegasnya kepada Wartawan usai, memimpin sosialisasi dua Peraturan Daerah (Perda) di Distrik Abepura, Sabtu  (20/11).

Lanjut Legislator kota ini menekankan, pajak 10 persen ini bukan uangnya pemilik rumah sewa. Tapi penghuni yang menitipkan uang kepada pemilik rumah sewa.

Untuk itu, Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan kita sudah minta  kepada Bapenda untuk menyisir dari Jayapura utara sampai ke Muara Tami untuk mendata dengan baik pemilik rumah sewa, supaya mereka wajib dimiliki izin usaha.

Para Wakil Rakyat ini juga mendukung visi misi Wali Kota, Dr. Benhur Tomi Mano, MM terkait dengan peningkatan PAD kota Jayapura di Tahun 2022 ini nanti.

Jhon juga menguraikan, Perda yang disosialisasikan hari ini yaitu  Perda nomor  13  Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Sewa dan Perda Nonor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Selain RT, RW, pemilik rumah sewa, Kepala Kelurahan dan Kepala Distrik, Jhon Betaubun mengakui, Dewan juga menghadirkan masyarakat yang tinggal di rumah sewa.

“Pimpinan dan segenap anggota DPRD kota Jayapura dalam sosialisasi Perda rumah sewa dan penyelenggaraan kebersihan ini banyak antusias masyarakat  yang memberikan saran dan masukan untuk retribusi sampah dinaikan,” ujar pria yang akrab di sapah JB itu.

Tapi juga lanjut mantan Ketua Komisi C DPRD Kota itu, untuk melibatkan RT RW, agar retribusi sampah dinaikkan dapat mendongkrat pendapatan.

“Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah yang tetntu uang tersebut dipakai juga untuk pembangunan di kota Jayapura,” cetus Jhon.

Ketika ditanya apakah, Perda Rumah Sewa yang merupakan inisiatif Dewan ini perlu direvisi, Betaubun memaparkan, dalam peraturan perundang-undangan Perda ini baru bisa dievaluasi 5 tahun. Perda ini sudah dari tahun 2016 sehingga kedepan akan dievaluasi.

Lanjut putera Evav ini menambahkan, sejauh ini Dewan bersama Pemerintah Kota sudah membahas dan Perda Ini sementara dikaji dan nantinya akan dibawa dalam sidang Paripurna yang akan berlangsung pekan depan.

Sehingga kota Jayapura yang hanya bergerak di sektor jasa ini bisa maju dengan harapan,  RPJMD Wali Kota Jayapura bisa tercapai,” imbuhnya.

Selain itu kata Politisi PDI Perjuangan Kota Jayapura ini, semua pemilik rumah sewa harus memperhatikan masalah kebersihan.

“Berbicara masalah kebersihan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi semua masyarakat kota ikut terlibat, tekannya.

Untuk itu, kita patut memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura yang mempunyai kebijakan untuk petugas teknis mengangkut sampah hingga ke lorong-lorong. Padahal sesuai undang-undang pemerintahan punya tanggung jawab di jalan umum saja.

“Kita minta terima kasih, bahwa 9 tahun menjelang 10 tahun kepemimpinan Bapak Wali Kota sangat luar biasa untuk menggerakan motor-motor sampah masuk ke lorang-lorang di setiap RT RW,” kata Jhon.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Jece Mano usai  memaparkan Perda Penyelenggaraan Kebersihan mengatakan, setiap orang atau badan berhak mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dari pemerintah.

“Namun kewajiban masyarakat yaitu memelihara dan menjaga kebersihan membuang sampah pada tempat tempat yang telah disediakan,” kata Jece Mano.

Ditegaskan, setiap rumah sewa wajib menyediakan tempat penampungan sampah

Selain hak, ada juga kewajiban setelah kita mendapatkan hak dari pemerintah berupa pelayanan maka warga masyarakat ada kewajiban-kewajiban

“Masalah kebersihan bukan saja tugas pemerintah, tapi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, ” tegas Jece Mano.

Jece Mano juga mengakui,  masyarakat di Distrik Abepura  menyadari bahwa kebersihan itu merupakan tanggung jawab bersama.

“Tadi berkembang dalam diskusi, masyarakat menyarankan,  agar dalam penanganan kebersihan harus melibatkan RT RW,” terangnya.

Di tempat yang sama sekertaris Bapenda Ali Mashudi mengungkapkan, target untuk retribusi kebersihan tahun 2021 adalah Rp6 miliar lebih.

“Penerimaan sampai bulan November ini sudah mencapai 89% akhir bulan nanti berpindah bahkan mencapai target 93,33%,” rincinya.

Ali Mashudi juga mengungkapkan,  kontribusi kontribusi terbesar dari retribusi kebersihan adalah dari dunia usaha, termasuk rumah sewa.

Untuk penarikan retribusi ada tiga segmen yaitu bawah, menengah dan atas. Jadi ada yang tarif Rp50.000 Rp70.000 dan Rp90.000 itu sesungguhnya masih relatif kecil.

Rencananya tarif retribusi sampah ini akan dinaikkan saat ini menurut Mashudi draf telah disiapkan,” sambung Mashudi.

Dia juga menjelaskan, rumah sewa sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, rumah sewa masuk dalam pajak hotel.

“Jumlah rumah sewa yang ada di kota Jayapura dari kecil sampai besar sekitar 400 unit. Tapi menurut dia banyak juga yang belum terdata yang klasifikasi 10 kamar di atas.

“Untuk kontribusi pajak rumah sewa tahun ini ditargetkan tahun ini sebesar Rp2 miliar,” pungkasnya.

(Har)

  • Bagikan